Warta

Terorisme Muncul Akibat Pendidikan Agama di Sekolah Tak Utuh

Selasa, 15 Juni 2010 | 11:40 WIB

Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dihadapan Mendiknas M Nuh menuturkan NU pesantren terbukti tidak menghasilkan para teroris, yang berlatar belakang pendidikan sekolah umum. Ia berpendapat hal ini dikarenakan adanya pengajaran agama Islam yang tidak utuh di sekolah.

“NU dan Muslimat siap bekerjasama dengan pemerintah untuk menyempurnakan kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah,” terangnya dalam peringatan harlah ke-64 Muslimat NU yang diselenggarakan di Istora Senayan, Selasa.<>

Dijelaskannya, agama tak mengajarkan kekerasan yang artinya, tak ada agama dalam kekerasan. Islam bukan hanya berisi akidah dan syariah saja, tetapi banyak aspek lain budaya dan peradaban. “Kalau ada kekerasan, berarti bukan agamanya, tetapi orangnya,” imbuhnya.

Dalam Islam, tidak ada permusuhan kecuali bagi yang dholim seperti pelaku kriminalitas, koruptor, bandar narkoba dan lainnya. Orang yang memiliki agama, suku atau golongan lain semuanya dilindungi. “Akhir dari tujuan Islam adalah al insaniyyah atau kemanusiaan,” tandasnya.

Kang Said juga menegaskan agar tak ragu-ragu menyatakan tindakan para teroris salah karena tak mengamalkan nilai-nilai Islam karena melakukan tindakan kekerassan kepada orang lain.

Dalam Islam, tindakan terorisme sudah terjadi sejak abad pertama hijriyah dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, yang merupakan ahli ilmu, yang dibunuh oleh kelompok garis keras Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam.

Dalam pertemuannya dengan presiden beberapa waktu lalu, SBY menegaskan, PBNU merupakan organisasi yang paling pas untuk membantu melakukan upaya deradikalisasi di Indonesia.

“NU yang dianggap paling pas mengatasi gerakan radikal,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Said kembali menegaskan NU akan menegakkan khittah. Sejumlah calon bupati yang merupakan pengurus NU diharuskan mengundurkan diri, berdasarkan AD/ART yang baru, bukan non aktif.

“Kita tidak boleh memanfaatkan NU untuk tujuan politik, tetapi para pejabat berlatarbelakang NU harus mampu memberi manfaat kepada organisasi,” imbuhnya. (mkf)


Terkait