Caleg Partai Golkar Sambangi Tokoh NU dan Keluarga TKW

Brebes, NU Online
Caleg DPR RI Dapil IX dari Partai Golkar RH Purwoko J Soemantri SH M Hum menyambangi tokoh NU Kecamatan Songgom KH Syaefudin Zuhri dan ratusan keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Gedung KUD Jatirokeh Songgom Brebes Jateng Selasa (27/1). 

Dalam perbincangannya dengan NU Online di kediaman KH Syaefudin, Purwoko meyakini dengan silaturokhmi ke ulama akan mendatangkan keberkahan. “Menyapa para ulama itu bagian dari takwa karena ulama sebagai pewaris Nabi. Apalagi yang memiliki latar belakang NU, kealimannya tidak diragukan lagi,” paparnya.<>

Sebagai organisasi terbesar, lanjutnya, NU mempunyai kekuatan dan dia selaku advokat berkepentingan untuk membelanya. Termasuk para TKW yang mayoritas Nahdliyin, kerap mendapatkan perlakuan yang tidak seimbang dengan perjuangannya selaku pahlawan devisa.

Daerah Songgom sebagai kantongnya TKW Kab. Brebes kerap muncul di media masa akibat perlakuan yang tidak manusia dari para majikannya. “Saya merasa haru sekaligus prihatin dengan nasib TKW yang diperlakukan tidak semena-mena,” ucap Purwoko yang juga Anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu.

Kabupaten Brebes selama ini dikenal sebagai daerah pengirim nomor dua TKI setelah Cilacap. Menurut dia, hingga kini masih banyak peraturan yang sudah ketinggalan zaman, sehingga tak mampu mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat yang makin kompleks. 

"Hukum produk Belanda, perlu diperbaharui agar berpihak pada rakyat," ujar Caleg nomor urut 5 untuk Daerah Brebes, Kab dan Kota Tegal itu. Ketua Wira Karya Indonesia SOKSI itu lebih jauh menjelaskan, bahwa hukum di Indonesia menganut paradigma positif sehingga cara berpikirnya berdasar pada aturan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Padahal, kondisi sosial masyarakat terus berkembang. Akibatnya, peraturan hukum yang ada selalu ketinggalan dengan perkembangan masyarakatnya.

Tidak tuntasnya persoalan TKW yang kesandung kasus, menurut Purwoko adanya pembuat dan penegak hukum yang main mata dengan pelanggar hukum. “Yang dirugikan adalah rakyat. Rakyat yang mana? Tentu para Nahdliyin karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Warga NU,”  simpulnya. (was)