Hilal Sulit Terlihat di Balikpapan karena Tertutup Awan Tebal

Jakarta, NU Online

Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Balikpapan telah melaksanakan pemantauan hilal untuk penentuan 1 Ramadan 1445 H. Hasil pengamatan hilal belum terlihat di Balikpapan.

Pantauan hilal dilaksanakan di Islamic Center Tenggarong, Kalimantan Timur pada Ahad (10/3/2024) sekitar pukul 17.00 WITA. Ketua LFNU Balikpapan, Abdur Rohim mengatakan hilal belum terlihat karena kondisi awan masih tebal.

"Belum, kondisi berawan tebal. Matahari terbenam pukul 18.26 WITA. Kami masih melakukan pemantauan," ujar Rohim kepada NU Online, Ahad (10/3/2024) dihubungi dari Jakarta.

Meski hilal belum terlihat sore ini, Rohim menegaskan, pihaknya tetap melakukan pemantauan sampai terbenamnya matahari. Adapun keputusan penetapan 1 Ramadhan juga menunggu keputusan pemerintah.

"Meski (tipis) kemungkinan hilal terlihat tapi kita tetap pantau. Hasil dari keputusannya kita tetap menunggu hasil keputusan isbat pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, menyampaikan hasil prediksi posisi hilal pada 29 Sya'ban 1445 H yang bertepatan dengan 10 Maret 2024. Ia mengatakan bahwa hilal penentu 1 Ramadhan 1445 H diprediksi hampir tidak akan dapat terlihat di seluruh wilayah di Indonesia pada 10 Maret 2024.

"Dari hasil rukyat pun, tanggal 10 (Maret) belum ada yang berhasil sehingga diperkirakan pada tanggal 10 saat Magrib tidak ada hilal yang terlihat dan belum memenuhi visibilitas hilal," ujar Thomas di kantor BRIN, Jakarta, pada Jumat (8/3/2024).

Menurut Thomas, posisi bulan di wilayah Timur Indonesia secara umum masih negatif dan dianggap terlalu rendah, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk dapat melihat hilal.

Untuk diketahui, kriteria hilal berdasarkan pada hasil kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) pada tahun 2021 kriteria hilal berubah menjadi ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan surat bersama ad referendum pada 2021 terkait penggunaan kriteria baru MABIMS di Indonesia mulai tahun 2022.