Home Warta Fragmen Quran New Keislaman English Opini Video Tokoh Hikmah Arsip Kesehatan Lainnya Nasional Esai Khutbah Daerah Cerpen Ubudiyah Seni Budaya Sirah Nabawiyah Internasional Tafsir Risalah Redaksi Hikmah Nikah/Keluarga Obituari Ramadhan

Hubungan NU dan Pemerintah Bersifat Dinamis

Hubungan NU dan Pemerintah Bersifat Dinamis
Ketua PWNU Jateng, HM Muzamil pada Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu Badan Otonom dan Lembaga Nahdlatul Ulama di Hotel Muria Semarang, Sabtu (28/11). (Foto: Atsnal Lathif)
Ketua PWNU Jateng, HM Muzamil pada Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu Badan Otonom dan Lembaga Nahdlatul Ulama di Hotel Muria Semarang, Sabtu (28/11). (Foto: Atsnal Lathif)

Semarang, NUOnline
Nahdlatul Ulama (NU) adalah jam'iyyah diniyyah ijtima'iyah atau organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Meskipun NU berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni sejak tahun 1926 dan para pendirinya ikut memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankannya, namun NU selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini.

 

Ketua PWNU Jateng HM Muzamil menyampaikan hal itu di sela-sela acara Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu Badan Otonom dan Lembaga Nahdlatul Ulama di Hotel Muria Semarang, Sabtu (28/11). Kegiatan ini dihadiri jajaran Syuriyah, Tanfidziyah, pengurus badan otonom dan lembaga tingkat wilayah Jawa Tengah.

 

Karena itu, hubungan NU dan pemerintah bersifat dinamis, selalu mendorong dan mendoakan agar pemerintah RI komitmen dalam menjalankan teks proklamasi, pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

 

"Kita berharap kepada aparatur pemerintah agar berusaha maksimal untuk mencapai tujuan bernegara, yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur," tegasnya.

 

Kedudukan aparatur pemerintah adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dengan demikian pemerintah wajib mewujudkan keseimbangan antara memperkuat kedudukan negara dan memperkuat kehidupan masyarakat.

 

"Untuk itu demokrasi bidang politik juga harus diikuti dengan demokratisasi bidang ekonomi sehingga terwujud adanya keadilan dan kemakmuran," ujarnya.

 

Menurutnya, birokrasi sebagai representasi alat negara tidak boleh hanya berpikir dan bertindak teknis prosedural. Namun, juga harus mampu menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara untuk kebaikan dan tercapainya tujuan bernegara.

 

Ia mengatakan muncul kesan aparatur negara hanya menjalankan kebijakan pejabat publik secara teknis. "Idealnya pejabat karir pada pemerintahan harus mampu memberikan masukan yang objektif kepada pejabat publik untuk memperkuat keseimbangan antara negara dan masyarakat," terangnya.

 

Sebab, menurutnya, pejabat karir yang lebih lama di pemerintahan lebih menguasai data tentang potensi, kelemahan, ancaman dan tantangan negara tercinta. Sementara pejabat publik lima tahun sekali dipilih melalui pemilu, sehingga pejabat karir harus profesional untuk memberikan penguatan negara guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

 

"NU sebagai kekuatan masyarakat siap memberikan masukan dan dukungan kepada pemerintah selama pemerintahan berorientasi memperkuat visi dalam mencapai kemaslahatan umum," tegasnya.

 

Sikap proporsional NU sesuai kedudukannya sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Hal yang penting seluruh badan otonom dan lembaga sebagai perangkat organisasi NU tetap mengikuti kepemimpinan ulama khususnya Syuriyah. "Karena secara organisasi, Syuriyah adalah pengendali, pembina dan pengarah di dalam NU," tegasnya.

 

Kontributor: Atsnal Lathif
Editor: Kendi Setiawan



Download segera! NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap. Aplikasi yang memberikan layanan informasi serta pendukung aktivitas ibadah sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia.

Terkait

Daerah Lainnya

Terpopuler Daerah

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya

×