Daerah

Multaqo Ulama Solo Raya Tegaskan 'People Power' Bentuk Pemberontakan

NU Online  ·  Selasa, 21 Mei 2019 | 18:30 WIB

Multaqo Ulama Solo Raya Tegaskan 'People Power' Bentuk Pemberontakan

Multaqo ulama se-Solo Raya.

Sukoharjo, NU Online
Juru bicara Multaqo Ulama, Habaib, dan Cendekiawan se-Solo Raya, KH Najib Muhammad, menyampaikan hasil forum yang diselenggarakan di Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah. Di antara keputusan yang direkomendasikan yakni tidak membenarkan gerakan people power yang kini diganti namanya menjadi 'Gerakan Kedaulatan Rakyat', lantaran gerakan ini bertentangan dengan hukum.

"Dalam ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah melakukan people power hukumnya dharod, yakni pemberontakan. Itu tidak dibenarkan," tegas Pengasuh Pesantren Al Anisiyah Jiwan Ngemplak Kartasura itu, Selasa (21/5).

Kiai Najib juga menyampaikan, agar semua pihak seharusnya mendoakan kebaikan bagi pemimpin sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Lebih lanjut, ia mengatakan agar semua pihak yang mendapatkan adanya dugaan kecurangan Pemilu bisa menyelesaikannnya lewat mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang.

"Tidak terima hasil pemilu itu sudah wajar. Akan tetapi harus mematuhi hukum, bukan melakukan people power," ujarnya.

Kemudian, Kiai Najib kembali mengingatkan masyarakat untuk mengikuti rekomendasi yang diberikan para peserta Multaqo. Salah satunya, agar semua pihak tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berpotensi menciptakan instabilitas dan perpecahan di tengah masyarakat.

"Multaqo juga merekomendasikan agar semua pihak menghormati putusan KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk mengurus permasalahan pemilu. Silakan kritik atau protes, tapi harus disampaikan dengan cara damai, bijak, melalui jalur hukum," ungkap dia.

Lebih dari itu, dia mengingatkan dalam sejarah Islam tidak pernah yang namanya Ahlussunnah wal Jama’ah melaksanakan gerakan people power. Ia menyebut people power pernah terjadi oleh gerakan Khawarij yang dilakukan oleh kelompok Syiah.

"Oleh karena itu, kita sebagai penganut paham Ahlussunnah wal Jama’ah, kewajiban kita adalah patuh dan taat kepada pemimpin yang beragama Islam, serta mendoakan agar menjadi pemimpin yang adil," pungkasnya. (Ajie Najmuddin/Kendi Setiawan)