Bogor, NU Online
Pelaksanaan Pemilihan Umum telah sampai ke penghitungan suara. Masyarakat diajak untuk mempercayakan proses tersebut kepada Komisi pemilihan Umum dan menjaga suasana tetap damai.
Penegasan disampaikan Rais Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Desa Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kiai Yeyep Abu Bakar Soleh.
"Kita perlu terus membangun suasana kehidupan yang damai dan harmonis, dengan mengedepankan persamaan dan menghargai adanya perbedaan," kata Kiai Yeyep Abu Bakar Soleh kepada NU Online di Bogor, Jumat (19/4).
Dikemukakannya, pemilihan presiden dan anggota legislatif 17 April 2019, membuat suasana politik memanas. Terjadi polarisasi dukungan yang cukup kuat antar pendukung.
"Kami menyerukan semua pihak untuk menerima dan menghormati hasil hasil Pemilu 2019, dengan menerima calon presiden dan partai manapun yang menang," tegas Kiai Yeyep.
Sebelumnya dirinya didapuk menjadi narasumber pada kegiatan Istigatsah dan Tausiah Kebangsaan yang digagas Yayasan At-Tawassuth Kampung Sawah dan NU Ranting Desa Bojong.
Kegiatan yang dipusatkan di Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin Desa Bojong tersebut didukung penuh oleh DPP Kaukus Muda Indonesia (KMI) dan diikuti 200 orang peserta.
Sementara Ketua Umum DPP Kaukus Muda Indonesia, Edi Humaidi mengatakan, perhelatan demokrasi lima tahunan, yakni Pemilu pada 17 April 2019 merupakan yang pertama dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.
Dikatakan pertama, karena pada pemilihan umum kali ini pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan serempak dengan pemilihan anggota legislatif yaitu DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten dan kota.
"Sebagai model pelaksanaan Pemilu yang pertama di Indonesia, problematika dan tantangan yang dihadapi dalam Pemilu 2019 tentu sangat kompleks," beber Edi.
Salah satu problem tersebut adalah tentang bagaimana Pemilu dapat berjalan dengan aman dan damai sehingga berkualitas. Di sinilah, pentingnya seluruh elemen bangsa memperkuat komitmen bersama saling menjaga dan merawat kebersamaan sebagai satu bangsa.
“Komitmen tersebut harus kuat dan mengakar di kalangan masyarakat yang paling bawah karena merekalah pilar demokrasi utama, yaitu rakyat sebagai pemilih dan pemegang kedaulatan dalam sistem demokrasi,” pungkasnya. (Ahmad Fahir/Ibnu Nawawi)