PMII DKI Temukan Banyak Kejanggalan di Sejumlah TPS

Jakarta, NU Online
Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) DKI Jakarta menyebar seluruh kadernya untuk mengawal dan mengawasi proses pemilihan presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014 di TPS-TPS seluruh wilayah Jakarta.
<>
Komitmen kader-kader PMII DKI untuk mengawal pemungutan suara yang diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) melalui KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dalam rangka memastikan pemilu berkualitas berangkat dari wilayah Jakarta sebagai ibukota negara.

Harapan terlaksananya Pilpres 2014 berkualitas tidak sejalan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Menurut laporan kader PMII Universitas YARSI Jakarta bahwa terjadi kejanggalan di TPS 12 Percetakan Negara Jakarta Pusat yaitu proses perhitungan suara dimulai pukul 14.00 WIB. KPPS masih mengizinkan pemilih mencoblos melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Padahal menurut aturan KPU hanya memberikan waktu pemungutan suara sampai pukul 13.00 WIB. Tragisnya, orang yang mencoblos itu adalah warga luar wilayah TPS tersebut, dan hanya bermodalkan KTP. Menurut pantauan di TPS, ada 3 orang dari luar wilayah Jakarta Pusat yang mencoblos dengan KTP tanpa surat A5 dari KPU.

Hal serupa terjadi di beberapa TPS di Sunter Jaya Jakarta Utara. Ada puluhan orang yang mencoblos dengan KTP tanpa surat A5 di TPS 37, 40, 41 dan 44. Menurut pengakuan KPPS, para pemilih yang mencoblos dengan KTP adalah warga sekitar TPS tersebut, sedangkan warga luar tidak diperbolehkan.

Seperti laporan salah satu kader PMII di wilayah itu, ada belasan orang datang ke TPS 40 membawa KTP dan Fotocopy KTP luar Jakarta, namun ditolak oleh petugas keamanan TPS. Mereka berasal dari Demak dan daerah lainnya. Sementara ada 24 orang warga sekitar TPS 40 yang mencoblos tanpa surat A5, di TPS 41 ada 20 orang, TPS 44 ada 9 orang, dan 46 orang di TPS 37. Berbeda dengan TPS 18 Kelurahan Tugu Selatan Koja Jakarta Utara, 9 orang yang mencoblos dengan KTP sudah melapor sebelumnya (memiliki surat A5).

Di wilayah lain pun terjadi hal yang sama. Di Jakarta Timur, misalnya di TPS 70 Klender ada sejumlah orang yang tidak mengantongi surat A5 dan di TPS 07 Cakung Barat ada 35 orang. Begitu pula di TPS 38 Kelurahan Lenteng Agung Jakarta Selatan ada beberapa orang menggunakan KTP. Sementara di TPS 51 Cipete Utara Jakarta Selatan tidak mengizinkan pemilih menggunakan KTP, seperti halnya di TPS 15 Kebon Jeruk Jakarta Barat tidak ada satupun yang mencoblos dengan menggunakan KTP.  

Melihat fenomena Pilpres menggunakan KTP yang merupakan hasil keputusan KPU ini membuat Ketua Umum PKC PMII DKI Jakarta Mulyadin Permana angkat bicara. Mulyadin mengatakan bahwa aturan yang dibuat oleh KPU tidak diikuti dengan sosialisasi dan penerapan yang baik di lapangan, sehingga kebijakan itu rawan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

Ungkapan tersebut bukan pepesan kosong. Menurut laporan kader PMII Jakarta yang berdomisili di wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan, bahwa ada oknum yang sengaja mengkoordinir massa pendukung salah satu calon untuk memilih di salah satu TPS dengan hanya menggunakan KTP. Jumlah mereka ada sekitar 30 orang.

Maka kondisi ini harus serius diperhatikan oleh KPU dan juga Bawaslu. "KPU dan Bawaslu harus segera mengecek fenomena pencoblosan menggunakan KTP di TPS-TPS, karena itu tugas penyelenggara dan pengawas pemilu," tegas Mulyadin.

Di Pilpres 2014 ini fenomena money politic memang tidak ramai terdengar dan partisapisi politik masyarakat semakin besar dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 09 April lalu, tetapi indikasi kecurangan tetap ada. Ada laporan dari kader PMII DKI dari daerah Pasuruan bagian timur tentang aksi yang dilakukan oleh team sukses salah satu calon. Ia mengatakan bahwa pada waktu subuh di rumahnya dikirim bingkisan dari team sukses untuk memilih salah satu calon. Selain itu, ada indikasi kecurangan sistematis terjadi di sana, karena banyak pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara (surat C6) dari petugas, padahal mereka terdaftar di DPT dan sudah dicek sebelumnya.

Melihat kejanggalan-kejanggalan yang masih terjadi dalam Pilpres 2014 ini, maka penyelenggara dan pengawas pemilu harus bekerja lebih keras dan lebih serius lagi untuk meyakinkan rakyat Indonesia dan juga dunia bahwa demokratisasi di Indonesia sudah berkualitas.

"KPU dan Bawaslu harus bekerja lebih keras dan lebih serius untuk mengurangi potensi-potensi kecurangan yang terjadi dalam pemilu, selain mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu-padu mengawal pemilu berkualitas demi kemajuan bangsa Indonesia", ungkap Mulyadin. (Red: Mahbib Khoiron)