Daerah HARI TANI NASIONAL

PMII: Pemkab Gagal Jadikan Bojonegoro Lumbung Pangan

Sab, 26 September 2015 | 00:05 WIB

Bojonegoro, NU Online
Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN), pada 24 September, Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro, Jawa Timur, turun jalan, Jum'at (25/9/2015). Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan tuntutan petani.
<>
Sekitar 30 mahasiswa PMII Bojonegoro memulai aksinya di Bundaran Adipura Kota Bojonegoro. Setelah berorasi di sana, aksi dilanjutkan ke gedung DPRD Bojonegoro. "Embung-embung yang dibangun di Bojonegoro tidak berfungsi, karena kekeringan," kata ketua umum PC PMII Bojonegooro, Ahmad Dhilli Nasrullah.

Dhili menuturkan, dalam selebaran yang dibagikan pada pengguna jalan itu mengkritik sejumlah keadaan yang terjadi, seperti harga pupuk yang melonjak tinggi, harga jual yang rendah ketika musim panen, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Akan tetapi, imbuhnya, saat ini permasalahan airlah yang menjadi persoalan yang harus segera terpecahkan. Saat musim kemarau, banyak para petani yang membiarkan sawahnya tanpa ditanami apapun. "Mereka beralasan karena sulitnya mencari sumber," jelasnya.

Hal serupa tidak jauh beda dengan yang dialami Kabupaten Bojonegooro. Dengan visi ingin menjadi "lumbung pangan dan lumbung energi", Bojonegoro belum bisa mengatasi kekeringan yang terjadi saat musim kemarau tiba. Sehingga dapat menghambat Bojonegoro sebagai lumbung pangan nasional.

Pemerintah seharusnya sudah bisa mengantisipasi hal tersebut. Dengan dilewatinya sungai Bengawan Solo, seharusnya pemerintah lebih bisa mengoptimalkan sungai terpanjang di Jawa tersebut dengan maksimal.

Pemkab juga dinilai perlu melakukan pengawasan atau perawatan irigasi dan optimalisasi Hippa (Himpunan petani pengguna air). PMII juga mengkritik tidak efektifnya program 1000 embung Pemkab Bojonegoro.

"Serta pengawasan air tanah untuk pertanian maupun industri dan pembuatan peraturan (regulasi) pengguna air tanah," tandasnya.

Puluhan mahasiswa yang dikawal ketat pihak kepolisian dari Polsek Kota dan Polres Bojonegoro. Dengan membawa spanduk dan poster mereka bersama-sama menuju gedung DPRD. Namun setibanya di gedung wakil rakyat itu, langkah para mahasiswa terhenti.

Sebab, pagar gerbang gedung DPRD ditutup, dan semua mahasiswa tidak diperkenankan masuk. Hal itu dilakukan karena akan ada rapat  paripurna I DPRD Bojonegoro, dengan acara penyampaian nota keungan bupati tentang rancangan perubahan APBD Kabupaten Bojonegoto tahun 2015.

Setelah beberapa saat akhirnya pintu gerbang dibuka petugas jaga. Mereka pun berorasi tepat dipintu masuk DPRD dan disambut beberapa anggota dewan, undangan rapat dan lain sebagainya. Aksi tersebut berjalan lancar dan tertib.

Kritik Dimentahkan

Di sela-sela berorasi, Bupati Bojonegoro, Suyoto datang untuk menghadiri rapat paripurna. Setelah berorasi, Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sigit Kushariyanto mementahkan orasi yang disampaikan mahasiswa. Pasalnya pertanian di Kota Ledre meningkat, produksi padi sekatang ini nomor lima se-Jawa Timur.

"Indikator meningkatnya pertanian, adanya pembangunan infrastruktur. Selain itu di Bojonegoro PDRB tinggi, delapan persen per tahun," ungkapnya didepan mahasiswa.

Selain itu, salah lagi jika dikatakan hasil pertanian menurun. Pasalnya daya beli masyarakat tinggi, karena penghasilannya juga tinggi. "Kalau menganggap pertanian menurun, datanya mana," tuturnya.

Sedangkan, Bupati Bojonegoro, Suyoto mengatakan, upaya yang dilakukan melihat kondisi Bojoonegoro seperti ini, dua cara yakni menampung air dari langit dan dari Bengawan Solo. Sejarah Bojonegoro, 30 juta tahun lalu merupakan laut dan mengandung kapur, sehingga begitu hujan akan terjadi banjir.

"Diperlukan menangkap air sebanyak-banyaknya, kebijakan (polese) embung tidak efektif itu benar, tapi kita tidak menutup mata," jelasnya.

Ditambahkan, meskipun embung kering tetapi manfaatnya banyak, karena bisa memasukkan air di dalam tanah. Seperti halnya dilingkungan sekitar, dapat dimanfaatkan pembuatan sumur dan lainnya.

"Jadi ini, anda harus objektif dan ilmiah. Kita juga sudah meminta tim lain, BLH. Kalau salah, harus dievaluasi," pungkasnya. (M. Yazid/Mahbib)