Daerah
Sarbumusi Jember Desak Pemkab Awasi Pembayaran THR Buruh
NU Online · Ahad, 18 Juni 2017 | 06:03 WIB
Foto: Ilustrasi
Jember, NU Online
Ketua DPC Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember Umar Faruk mendesak Pemkab Jember agar memantau dan mengawasi pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja. Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk mengumumkan kepada publik nama-nama perusahaan yang belum menunaikan kewajiban pembayaran THR sampai batas waktu yang ditentukan.
"Jika ada pengaduan soal perusahaan yang belum membayar THR sampai 7 hari sebelum lebaran, maka diharapkan Disnakertrans mengumumkannya lewat media massa," kata Umar Faruk di Jember, Sabtu (17/6).
Ia mengutip ketentuan pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6/2016, bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja dikenakan denda lima persen dari total nilai THR dan harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
"Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah bekerja selama satu bulan secara terus-menerus atau lebih," lanjutnya.
Sementara itu, Komisi DPRD Jember Nur Hasan akan membuka posko pengaduan THR. Menurut Sekretaris Komisi D DPRD Jember, posko pengaduan tersebut dibuka jika sampai H-7 lebaran masih ada perusahaan yang belum bayar THR.
"Ini sebagai fungsi pengawasan. Jadi jangan main-main dengan THR," pintanya.
Nur Hasan yakin, dari 805 perusahaan yang ada di Jember, tak lebih dari 60 persen yang menjalankan kewajiban pembayaran THR. Karenanya, ia meminta Disnakertrans untuk mengawasi betul perusahaan mana saja yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
"H-5 atau H-6, kami akan turun melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan yang tak menjalankan kewajiban membayar THR dengan benar," ucapnya. (Aryudi A Razaq/Alhafiz K)
Ketua DPC Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember Umar Faruk mendesak Pemkab Jember agar memantau dan mengawasi pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja. Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk mengumumkan kepada publik nama-nama perusahaan yang belum menunaikan kewajiban pembayaran THR sampai batas waktu yang ditentukan.
"Jika ada pengaduan soal perusahaan yang belum membayar THR sampai 7 hari sebelum lebaran, maka diharapkan Disnakertrans mengumumkannya lewat media massa," kata Umar Faruk di Jember, Sabtu (17/6).
Ia mengutip ketentuan pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6/2016, bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja dikenakan denda lima persen dari total nilai THR dan harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
"Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah bekerja selama satu bulan secara terus-menerus atau lebih," lanjutnya.
Sementara itu, Komisi DPRD Jember Nur Hasan akan membuka posko pengaduan THR. Menurut Sekretaris Komisi D DPRD Jember, posko pengaduan tersebut dibuka jika sampai H-7 lebaran masih ada perusahaan yang belum bayar THR.
"Ini sebagai fungsi pengawasan. Jadi jangan main-main dengan THR," pintanya.
Nur Hasan yakin, dari 805 perusahaan yang ada di Jember, tak lebih dari 60 persen yang menjalankan kewajiban pembayaran THR. Karenanya, ia meminta Disnakertrans untuk mengawasi betul perusahaan mana saja yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
"H-5 atau H-6, kami akan turun melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan yang tak menjalankan kewajiban membayar THR dengan benar," ucapnya. (Aryudi A Razaq/Alhafiz K)
Terpopuler
1
Fadli Zon Didesak Minta Maaf Karena Sebut Peristiwa Pemerkosaan Massal Mei 1998 Hanya Rumor
2
Mendesak! Orientasi Akhlak Jalan Raya di Pesantren
3
40 Hari Wafat Gus Alam, KH Said Aqil Siroj: Pesantren Harus Tetap Hidup!
4
LD PBNU Ungkap Fungsi Masjid dalam Membina Umat yang Ramah Lingkungan
5
Mendaki Puncak Jabal Nur, Napak Tilas Kanjeng Nabi di Gua Hira
6
Orang-Orang yang Terhormat, Novel Sastrawan NU yang Dianggap Berbahaya Rezim Soeharto
Terkini
Lihat Semua
