Daerah

Syarifuddin Latif Dilantik, Zulkarnain tak Hadir

Sen, 22 Desember 2003 | 06:04 WIB

BANDA ACEH, NU.Online
Gubernur Provinsi NAD, Abdullah Puteh, MSi atas nama Mendagri, Sabtu (20/12) sekitar pukul 08.20 WIB, melantik Drs H Syarifuddin Latif (58) sebagai Penjabat Walikota Banda Aceh menggantikan Drs Zulkarnain yang telah habis masa jabatannya sebagai Walikota sejak 22 Oktober 2003. Pada prosesi serah-terima jabatan tersebut, Zulkarnain tidak bisa hadir ke Gedung DPRD Kota Banda Aceh karena tidak mendapat tiket pesawat dari Jakarta ke Banda Aceh.

Kepastian tidak hadir Zulkarnain dikabarkan oleh Sekda Kota Drs HT Azwar Azwardi kepada Sekda Propinsi NAD, Thantawi Ishak SH MM menjelang acara pelantikan sekitar pukul 08.00 WIB. "Pak Zulkarnain, tidak bisa ikut acara serahterima jabatan, karena tidak memproleh seat pesawat dari Jakarta ke Banda Aceh," lapor TA Azwardi kepada Thantawi ketika menunggu datangnya gubernur di pintu masuk Gedung DPRD Kota Banda Aceh.

<>

Ketidakhadiran, mantan Walikota Zulkarnain sempat dipertanyakan para undangan. Karena menjelang acara pelantikan, kursi yang tertulis Walikota masih kosong.

Gubernur Abdullah Puteh mengharapkan, pengantian pucuk pimpinan eksekutif hendaknya benar-benar dapat membawa penyegaran pada iklim kerja, yang mampu meningkatkan kinerja roda pemerintah agar lebih baik dan berdaya guna. Perlu diingat, Kota Banda Aceh adalah cermin bagi kota dan kabupaten lain di Propinsi NAD. Sebagai kawasan kosmopolitan, Banda Aceh menjadi simbol semua kemajuan dan keistimewaan yang dimiliki Propinsi NAD.

Bahkan, tambahnya, Kota Banda Aceh merupakan tempat bertemu dan terhimpunnya berbagai sub-etnis di Nusantara dengan berbagai ragam profesi, kultur, jenjang pendidikan, dan agama. Gubernur meminta ditangan Pj Walikota yang baru, Kota Banda Aceh harus benar-benar menjadi kota yang menyenangkan bagi siapa pun, sepanjang mereka menjunjung tinggi adat dan syariat yang berlaku.

Kota Banda Aceh, katanya, harus dapat dikembalikan sebagai kota tamaddun (kota budaya), kota dagang, dan pemerintah, di samping kota pelajar dan mahasiswa. Gubernur juga berharap ditangan Pj Walikota, motto Banda Aceh sebagai Kota Beriman (bersih,indah, dan nyaman) akan benar-benar terwujud. Ia mengaku sangat prihatin melihat kesemrautan Kota Banda Aceh akhir-akhir ini.

Abdullah Puteh secara terbuka mengkritisi wajah Kota Banda Aceh yang sembraut, mulai dari sampah, penggalian badan jalan, sampai pogram penertiban ternak dalam kota yang belum berhasil. Soal ternak yang bebas berkeliaran dalam kota siang dan malam menjadi sorotannya. Karena, hewan piaran itu selain mengganggu pemandangan kota, juga ikut mengganggu lalulintas jalan raya. Gubernur bertanya "Makhluk berakal" mana yang bertanggungjawab untuk mengatasinya?

Abdullah Puteh menilai sangat banyak aspek perkotaan di Banda Aceh yang perlu segera ditangani secara serius, termasuk tata ruang kota, penertiban Terminal APK Keudah, lingkungan pasar, dan pedagang kaki lima serta pedagang liar di zona terlarang sampai kepada bangunan tanpa IMB dan penyimpangan lainnya. Selain itu, gubernur juga menyoroti kesediaan dan penditribusian air bersih dan listrik. Menurutnya, kedua kebutuhan mendasar itu menjadi masalah klasik diibukota Propinsi NAD ini.

Dia berharap, kebutuhan vital bagi warga kota harus segera dapat diatasi. Terkait dengan pelaksanaan Syariat Islam, gubernur meminta kesungguhan dan keberanian Pj Walikota bersama aparat penegak hukum di kota ini untuk memerangi segala bentuk maksiat. Terlebih yang sudah ada qanun atau perdanya seperti minuman keras, perjudian, serta khalwat (berdua-duaan). Pendek kata, warga Kota mengharapkan, ditangan Pj Walikota baru, akan terjadi perubahan-perubahan yang positif dan siginifikan pada kinerja Pemko Banda Aceh yang ditandai dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. (Kd-NAD/Muntadhar)