Daerah POLITIK

Unisnu: Uang Tak Jamin Pilihan Masyarakat

Sab, 10 Oktober 2015 | 12:01 WIB

Jepara, NU Online
Riset Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara menyebutkan, sebagian besar pilihan masyarakat pada saat Pemilu masih berdasarkan visi-misi dan program caleg atau partai politik.
<>
Data tersebut dipaparkan pada Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabuaten Jepara pada Rabu (07/10) lalu. FGD yang diselengarakan di Aula KPU Jepara, Jalan Yos Sudarso No. 22 bagian dari diseminasi hasil riset terkait perilaku memilih masyarakat Jepara pada Pemilu 2014 lalu.

Riset ini adalah kerja sama antara KPU Jepara dan LPPM UNISNU. Dalam FGD tersebut hadir tim peneliti dari LPPM UNISNU diwakili Mayadina Rohma Musfiroh dan Purwo Adi Wibowo.

FDG yang dimoderatori komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri ini diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai latar belakang. Mulai dari pengurus partai poitik, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, akademisi, mahasiswa, pelajar, kelompok disabilitas dan media massa.

Dalam FGD tersebut, isu yang paling ramai didiskusikan para audien adalah maraknya politik uang pada pemilu 2014 lalu. Sebagaimana diungkapkan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara Sudiyatno, bahwa pihaknya tidak sepakat jika hanya ada 9 persen dari responden yang perilaku memilihnya dipengaruhi politik uang.

“Kalau hanya 9 persen itu menurut saya terlalu sedikit. Pemilu 2014 lalu menurut saya banyak yang menerima amplop (pemberian) menjelang pemungutan,” paparnya.

Hal berbeda disampaikan ketua Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Jepara, Asmiah. Menurutnya, salah satu faktor minimnya caleg perempuan yang sukses terpilih menjadi angota legislatif karena parpol sendiri masih kurang berpihak pada caleg perempuan. “Bahkan ada fatwa yang agi caleg perempuan sendiri tidak menguntungkan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Mayadina yang juga Ketua Pengurus Lakpesdam NU Jepara ini menyampaikan bahwa hasil wawancara dengan responden memang menyebutkan terjadi praktik politik uang dalam Pemilu 2014 lalu.

Namun, menurutnya, dari sejumlah responden, ternyata politik uang bukan sesuatu yang paling menentukan pilihan masyarakat. “Mereka (pemilih) memang menerima pemberian. Tapi bukan semata karena pemberian uang itu  pemilih menentukan pilihannya. Hanya 9 persen saja yang terpengaruh pemberian,” jawabnya sebagaimana rilis yang diterima NU Online.

Ditambahkan, ada beberapa faktor yang memengaruhi pilihan masyarakat. Yakni visi-misi dan program caleg yang menempati urutan priotitas pertama, kemudian keyakinan terhadap kinerja yang akan datang terhadap caleg, serta kemampuan caleg, kinerja caleg sebelumnya.

Di akhir diskusi, Mayadina menyampaikan bahwa sebenarnya pihaknya optimistis demokrasi di Jepara masih bisa lebih baik. “Dengan memaksimalkan pendidikan politik, saya optimistis demokrasi di Jepara masih bisa diselamatkan,” pungkasnya. (Syaiful Mustaqim/Abdullah Alawi)