Menteri Muda Penghubung Alim Ulama di Zaman Soekarno

Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan susunan ‘Kabinet Kerja’ pada Ahad (26/10) sore. Dari 34 nama yang diumumkan, beberapa nama diketahui merupakan kader muda NU. Warga Nahdliyyin tentu patut berbangga, para kader NU mendapat kepercayaan untuk turut serta dalam mengawal membangun bangsa dari pusat.<>

Nah, berbicara mengenai amanah sebagai menteri representasi kader dari NU, di masa lampau, selain Menteri Agama terdapat satu posisi menteri yang juga menjadi ‘langganan’ diisi oleh para kader dari NU. Posisi tersebut dikenal dengan sebutan Menteri Muda Penghubung Alim Ulama.

Dari penelusuran NU Online dari situs kepustakaan kepresidenan, posisi menteri ini mulai ada sejak era Kabinet Djuanda Karya (9 April 1957-10 Juli 1959). Ketika itu, KH Fattah Jasin, yang sebelumnya mengemban amanah sebagai Menteri Sosial untuk pertama kali ditunjuk untuk mengisi posisi Menteri Muda Penghubung Alim Ulama.

Kiai Fattah yang kala itu juga menjadi ketua Persatuan Tani Nahdlatul Ulama (Pertanu) menduduki jabatan itu hingga periode Kabinet Kerja I (10 Juli 1959 - 18 Februari 1960), Kabinet Kerja II (18 Februari 1960 - 6 Maret 1962) dan Kabinet Kerja III (6 Maret 1962-13 November 1963).

Salah satu program yang dibentuk dari kementerian ini yakni mendirikan ‘Majelis Ulama Pusat’ dengan surat keputusan No. Kpts/003/VI/Mpal/ 1962 dengan ketua KH. Fattah Jasin (Menteri Penghubung alim ulama dengan Pemerintah). Sedangkan pada posisi anggota terdapat nama-nama besar antara lain KH. A. Wahab Hasbullah (anggota DPA), KH. Idham Kholid (wakil ketua MPRS) dan lain sebagainya.

Tujuan dibentuknya Majelis Ulama yakni sebagai badan penghubung dari masyarakat Islam khususnya para alim ulama dengan pemerintah dan sebaliknya ; dalam usaha mewujudkan dan mengisi jiwa Piagam Jakarta serta melaksanakan pembangunan dalam bidang mental/rohani/agama. Selain itu, badan ini juga dibentuk untuk mengkoordinasikan perkembangan Islam dan masyarakat muslimin.

Pada masa Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964 - 28 Maret 1966), posisi menteri ini sempat hilang, namun di masa Kabinet Kerja IV tersebut kembali dimunculkan. Kali ini dengan sedikit perubahan nama, Menteri Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama. Tokoh dari NU, KH Moh. Iljas, yang pada masa sebelumnya pernah menjadi Menteri Agama, ditunjuk untuk mengisi posisi ini.

Perubahan rezim pemerintarahan, dari orde lama ke orde baru ternyata juga berpengaruh pada posisi jabatan menteri ini. Setelah sekian lama dipegang oleh kader NU, Marzuki Yatim dari luar NU ditunjuk menjadi Menteri Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama untuk yang terakhir kali. (Ajie Najmuddin/dari berbagai sumber)