Internasional

Mesir Tolak Rencana Perdamaian AS Jika Bertentangan dengan Keinginan Palestina

NU Online  ·  Senin, 3 Juni 2019 | 16:30 WIB

Mesir Tolak Rencana Perdamaian AS Jika Bertentangan dengan Keinginan Palestina

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi berjabat tangan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas (Middle East Monitor)

Kairo, NU Online
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menegaskan, negaranya tidak akan menerima rencana perdamaian Timur Tengah oleh Amerika Serikat (AS) jika bertentangan dengan kehendak dan keinginan rakyat Palestina.

Hal itu disampaikan al-Sisi setelah acara buka puasa bersama di sebuah hotel di Kairo, Mesir, pada Ahad (2/6) kemarin. Pada kesempatan ini, al-Sisi juga menolak saran bahwa Mesir mungkin membuat konsesi sebagai bagian dari rencana AS.

Sebagaimana diketahui, Presiden AS mengusulkan sebuah rencana perdamaian di Timur Tengah. Usulan tersebut disebut ‘Kesepakatan Abad Ini.’ Menurut sumber dari Palestina dan Arab, usulan perdamaian Trump itu mengesampingkan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina dan mewujudkan perdamaian di wilayah itu.

Kata seorang pejabat Palestina, dalam rencana perdamaian Trump tersebut, nantinya Gaza akan diperluas hingga ke bagian Sinai utara. Wilayah itu nanti akan berada di bawah kendali Mesir. 

Terkait usulan perdamaian Trump tersebut, al-Sisi menegaskan bahwa Mesir menolak apa saja yang tidak diterima oleh rakyat Palestina. “Anda bertanya apa cerita dan apa yang Sisi pikirkan, dan apakah dia akan memberikan apa pun kepada siapa pun,” kata el-Sisi, yang tampaknya merujuk pada laporan bahwa Mesir dapat diminta untuk memungkinkan daerah di Sinai yang berbatasan dengan perbatasan Gaza menjadi bagian dari kesepakatan perdamaian Palestina-Israel, seperti dikutip laman Reuters, Senin (3/6).

Sebelumnya, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam pernyataan final Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) menegaskan, pihaknya menolak setiap kesepakatan bagi penyelesaian damai yang tidak sesuai dengan hak-hak warga Palestina. KTT OKI juga menekankan pentingnya dukungan finansial untuk pemerintah Palestina sehingga mereka bisa melanjutkan pekerjaannya

OKI mengutuk setiap kebijakan yang mendukung berlangsungnya pendudukan Israel atas Palestina. Seperti Amerika Serikat (AS) dan Guatemala yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan telah memindahkan kedubesnya ke sana. Tidak hanya mengutuk, OKI juga menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk memboikot negara-negara yang memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Demikian pernyataan final Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI yang digelar di Makkah, Arab Saudi hari ini, Sabtu (1/6) lalu. (Red: Muchlishon)