71 Orang Meninggal, Menkes Sebut Jam Kerja Petugas Pemilu seperti Kopassus

Jakarta, NU Online

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyoroti jam kerja para petugas Pemilu 2024 yang berlebihan alias over time. Budi mengibaratkan petugas pemilu bekerja layaknya tentara satuan khusus.

"Mereka kerja di atas 10 jam, bahkan 16 jam seperti Kopassus (Komando Pasukan Khusus TNI AD), khusus dan berat," kata Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers usai rapat evaluasi kesehatan petugas Pemilu di Gedung Kemenkes Jakarta, Senin (19/2/2024).

Budi mengusulkan proses skrining kesehatan dilakukan sebelum warga menjadi petugas penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Usulan tersebut muncul karena terdapat 71 petugas penyelenggara Pemilu 2024 meninggal dunia.

"Kami ingin mengusulkan agar bisa duduk bersama-sama Pak Tito, Kepala KPU, ini mungkin difasilitasi sama Pak Moeldoko agar kalau bisa itu menjadi syarat. Jadi screening kesehatan itu menjadi syarat untuk mereka menjadi petugas," tambah Budi.

Menurutnya, screening kesehatan petugas pemilu ini sangat penting untuk mengetahui kondisi fisik mereka. Sehingga, pemerintah, KPU, dan Bawaslu bisa menentukan kelayakan dari calon petugas.

Mengingat di lapangan masih banyak petugas yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Sehingga ketika mereka kelelahan dalam bekerja, bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan.

Budi menyayangkan masih banyak petugas pemilu yang gugur saat bertugas. Meskipun, jumlahnya sudah banyak menurun dari pemilu 2019.

"Kami pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan melihat satu nyawa saja sudah sangat banyak. Ada banyak masyarakat yang berduka. Kalau bisa tidak ada yang meninggal (lagi), karena nyawa itu terlalu berharga," jelasnya.

84 Petugas Meninggal

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi melaporkan jumlah petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang meninggal. Hingga Ahad (18/2/2024) pukul 23.58 WIB, total ada 84 petugas pemilu yang meninggal dunia.

Dari jumlah tersebut, Budi merinci, 71 petugas yang meninggal berasal dari unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU), sementara 13 petugas lainnya berasal dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menambahkan 71 petugas yang meninggal itu terdiri dari petugas KPPS serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa hingga kecamatan.

"Dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang dengan rincian; anggota PPK ada 1 orang di tingkat kecamatan. Kemudian anggota PPS di tingkat desa-kelurahan ada 4 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang, kemudian Linmas yang menjaga keamanan kegiatan penghitungan pemungutan suara yang meninggal 24 orang," sambungnya.

Selain itu, terdapat 4.567 petugas pemilu yang mengalami sakit selama bertugas. Dengan rincian di tingkat kecamatan atau PPK 136 orang, di tingkat PPS desa kelurahan ada 696 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 3371 orang, untuk Linmas yang sakit ada 364 orang.

Namun, kata Hasyim baru 4 keluarga petugas Pemilu meninggal yang diberi santunan. Ia beralasan pemberian santunan harus melalui proses verifikasi data terlebih dahulu.

"4 orang anggota badan ad hoc yang meninggal. Dari tadi (data) yang saya sampaikan 71 orang yang meninggal, santunan yang sudah disalurkan sampai saat ini ada 4 orang," ujarnya.