Dominasi Angkatan Darat di Pimpinan TNI, Apakah Ganggu Keseimbangan?

Jakarta, NU Online 

Komposisi pucuk pimpinan sektor pertahanan Indonesia kini mendapat sorotan publik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pascareformasi, seluruh posisi kuncimulai dari Presiden RI, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, hingga Wakil Panglima TNI diisi oleh figur dari Angkatan Darat (AD). 

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah dominasi matra darat dapat mengganggu keseimbangan representasi antarmatra dalam tubuh TNI atau justru menjadi kebutuhan strategis bagi konsolidasi nasional.

Pengamat militer sekaligus Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai dominasi figur Angkatan Darat (AD) dalam pucuk pimpinan sektor pertahanan saat ini merupakan bagian dari kebutuhan konsolidasi nasional, bukan ancaman terhadap keseimbangan antarmatra di tubuh TNI.

Menurut Fahmi, dominasi AD bukanlah hal baru dalam sejarah TNI. Matra darat sejak lama memiliki struktur teritorial yang luas dan kedekatan dengan dinamika politik serta keamanan nasional.

"AD memang matra terbesar, memiliki struktur teritorial paling luas, dan secara historis dekat dengan dinamika politik serta keamanan nasional. Jadi tidak aneh apabila dalam fase tertentu, figur dari Angkatan Darat lebih banyak tampil di posisi strategis. Apalagi saat ini kita berada pada masa konsolidasi di bawah Presiden Prabowo," ujarnya kepada NU Online Selasa (19/8/2025).

Fahmi menegaskan, dominasi satu matra tidak serta-merta memengaruhi arah pembangunan pertahanan, baik dari sisi alutsista maupun operasi.

"Program modernisasi berjalan seimbang: kapal selam, fregat, jet tempur generasi baru, radar, sistem pertahanan udara, hingga teknologi siber dan drone semuanya tetap menjadi prioritas,” jelasnya.

Hal ini, lanjut Fahmi, disebabkan struktur anggaran yang langsung melekat pada kebutuhan matra masing-masing. 

"Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan sama-sama kuasa pengguna anggaran. Jadi, tidak ada ruang bagi satu matra untuk memonopoli arah modernisasi," tegasnya.

Terkait potensi kecemburuan di matra lain, Fahmi menyebut kekhawatiran itu bisa ditepis. Mekanisme perumusan kebijakan pertahanan disebut melibatkan koordinasi internal, Kementerian/Lembaga terkait, hingga pengawasan parlemen.

"Anggaran Mabes TNI relatif kecil dibandingkan matra. Kekhawatiran soal ketidakadilan bisa ditepis karena militer menjunjung tinggi hierarki dan loyalitas. Keputusan strategis yang diambil akan dilaksanakan penuh oleh semua matra," katanya.

Dari sisi politik-militer, Fahmi menilai risiko dominasi satu matra dapat dikelola selama prinsip profesionalisme tetap dijaga. Ia menyebut Presiden Prabowo memberi perhatian besar pada pengembangan kekuatan maritim, udara, dan siber.

"Ia memang berasal dari Angkatan Darat, tetapi visi strategisnya mencakup maritim, udara, dan siber dengan sangat serius. Ini terlihat dari berbagai prioritas kebijakan pertahanan yang didorong saat ini," ungkapnya.

Lebih jauh, Fahmi menyarankan agar rotasi kepemimpinan tetap dijaga dan distribusi jabatan strategis diperhatikan agar semua matra merasa terwakili. Panglima dan Wakil Panglima TNI juga diingatkan untuk menjalankan kepemimpinan inklusif dengan membuka ruang luas bagi masukan dari AL dan AU.

"Dominasi Angkatan Darat jangan dibaca secara sempit sebagai bentuk ketidakadilan, melainkan bagian dari konsolidasi dan kebutuhan strategis untuk kepentingan nasional. Dalam jangka panjang, keseimbangan tetap prinsip dasar pembangunan postur pertahanan Indonesia," pungkasnya.