Garis Besar Kemandirian NU di Bidang Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan

Jakarta, NU Online
Ketua Komisi Program Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) H Eman Suryaman menyebut bahwa NU memiliki garis besar program kemandirian NU dalam memasuki abad kedua di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Hal ini merupakan turunan dari tema Muktamar NU yakni Satu Abad NU: Kemandirian dalam Berkhidmat untuk Perdamaian Dunia. Ke depan, kata Eman, NU akan fokus membuat program kemandirian di bidang pendidikan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Pendidikan NU sangat unik. Sebelum Indonesia merdeka, kita sudah punya pendidikan yang namanya pesantren. Itu pendidikan yang sangat luar biasa karena mampu mendidik karakter bangsa. (Pendidikan) negara-negara lain barangkali tidak seperti (pendidikan pesantren) di Indonesia,” ujarnya dalam Webinar Pra-Muktamar bertajuk Proyeksi Kemandirian NU Menuju Abad Kedua, pada Kamis (25/11/2021) sore.

Saat ini, NU telah memiliki banyak lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar hingga menengah atas di bawah naungan Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU. Selain itu, perguruan tinggi NU telah banyak berdiri di berbagai daerah dengan disiplin ilmu yang beragam.

“Kalau dulu mencari para teknokrat (di lingkungan NU) susah sekali. Tetapi sekarang sudah mulai banyak, termasuk doktor-doktor dari NU sudah sangat banyak. Belum dari sekolah-sekolah tinggi, SMK, dan SMP di bawah LP Ma’arif NU yang luar biasa,” katanya.

Di bidang ekonomi, lanjut Eman, NU diharapkan bisa memiliki suatu badan usaha milik sendiri yang membawahi perusahaan-perusahaan. Jikapun belum memiliki modal kuat untuk membuat badan usaha, bisa melakukan kerja sama dengan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Jadi, kita akan mendirikan usaha-usaha di bidang masing-masing. Termasuk juga kita menguatkan ekonomi kerakyatan di NU sampai ke tingkat bawah, ranting. Itu harus ada dan mengakar. Kita punya aset banyak, SDM, tetapi sekarang masih dimanfaatkan oleh pihak lain,” ujar Eman.

Sementara di bidang kesehatan, ia berharap agar NU ke depan memiliki layanan kesehatan berupa klinik di tingkat kecamatan atau desa. Di level kabupaten, bahkan provinsi, NU mesti memiliki rumah sakit sendiri.

“Itu dalam rangka mandiri di bidang kesehatan. Karena di setiap desa, kabupaten, atau provinsi, itu pasti warga Nahdliyin banyak sekali. Kalau kita sudah punya rumah sakit, otomatis prioritas masuk ke rumah sakit itu warga kita sendiri,” jelas Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

“Saya kira itu garis besarnya. Ke depan adalah bagian dari kebangkitan kita bersama-sama. NU ke depan harus lebih maju dan lebih baik,” harap Eman.

Sementara itu, Ketua Tim Pengarah Muktamar ke-34 NU Prof Muhammad Nuh menekankan, kalau NU ingin mencapai atau mewujudkan tema kemandirian itu maka peran yang harus dimainkan adalah memungkinkan yang tidak mungkin.

“Kalau NU bekerjanya masih berada di wilayah yang 'mungkin' maka tidak akan ada terobosan. Harus kita geser, yang biasa bekerja di wilayah 'mungkin' maka sekarang mencari wilayah yang tidak mungkin untuk dimungkinkan. Kalau itu bisa, insyaallah (kemandirian itu) segera terwujud,” terang Prof Nuh.

Webinar yang digelar Komisi Program Muktamar ke-34 NU ini menghadirkan Rais Syuriyah  PCINU Australia-New Zealand KH Nadirsyah Hosen, Ketua Umum ISNU H Ali Masykur Musa, dan Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Safira Rosa Machrusah. Diskusi ini dimoderatori Rumadi Ahmad, Sekretaris Komisi Program Muktamar sekaligus Ketua Lakpesdam PBNU.

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Muhammad Faizin