Hari Konstitusi, Wapres: Jihad Ekonomi Bangsa Harus Berlandaskan Pasal 33 UUD 1945

Jakarta, NU Online

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) KH Ma’ruf Amin mengingatkan tentang jihad ekonomi bangsa yang harus dilakukan dengan berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Demikian disampaikan Wapres saat menghadiri Peringatan Hari Konstitusi sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Jalan Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis (18/8/2022).

Menurut Kiai Ma’ruf, pasal tersebut secara tersurat dan tersirat telah menjadi panduan atau petunjuk agar semangat kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama melalui koperasi. Hal itu melampaui perekonomian yang diinisiasi oleh orang per orang atau individu.

“Jika Pasal 33 UUD 1945 dijalankan dengan lurus, maka pembangunan ekonomi tidak akan memunculkan paradoks antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak akan diiringi oleh ketimpangan. Jalan lurus berdasarkan ruh konstitusi ini merupakan jihad ekonomi bangsa,” tegas Wapres.

Kiai Ma’ruf juga mengingatkan bahwa setiap krisis yang pernah terjadi di dunia telah memberikan tantangan, sekaligus pelajaran bagi seluruh negara untuk memperbaiki kelemahan pada sistemnya. Setelah itu, mereka dapat menjadi bangsa yang lebih kuat dan siap dalam menghadapi tantangan di masa depan.

“Begitu pula setelah tempaan pandemi Covid-19, seluruh negara belajar lalu berupaya pulih dan bangkit lebih kuat agar tatanan kehidupan yang lebih mapan dapat dicapai kembali. Prinsip, nilai, dan tujuan bernegara yang terkandung di dalam konstitusi menjadi landasan yang kokoh bagi upaya pemulihan dan kebangkitan negara,” tuturnya.

Karena itu, Wapres menuturkan bahwa bangsa Indonesia harus meneguhkan beberapa pondasi atau dasar penting bernegara. Di antaranya adalah identitas sebagai bangsa yang kuat, menonjolkan gotong-royong, persatuan dalam keberagaman, optimis dalam keadaan paling sulit, dan unggul dalam etos kerja.

Selanjutnya, Wapres mengingatkan bahwa konstitusi UUD 1945 dapat menjadi landasan kuat bagi kebangkitan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Karenanya, ia meminta agar dirumuskan sebuah konstitusi secara jelas yang akan memayungi dan memberi arah bagi perkembangan kegiatan ekonomi negara.

“Agar konstitusi bisa menjadi landasan kebangkitan ekonomi pasca-pandemi, maka regulasi yang dibentuk harus mengedepankan keadilan dan kemanusiaan, serta ditopang dengan fungsi penjaga ketertiban,” kata Wapres.

Dengan kata lain, lanjutnya, konstitusi menjadi pandu bagi pemerintah dan MPR RI untuk membangun sistem yang lebih kuat pasca-pandemi. Lebih jauh, Wapres menekankan agar sistem yang dibangun memperhatikan kepentingan rakyat.

“Sistem yang dipenuhi dengan spirit kemuliaan dan kebaikan, cermat menyerap aspirasi rakyat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi/golongan, serta berbuat adil terhadap sesama anak bangsa,” tegasnya.

“Kita harus bisa melepaskan ego personal, kita juga harus melepaskan ego kelompok supaya bisa memenuhi panggilan tanah air bangsa dan negara. Kita bersyukur diberikan Allah anugerah sumber daya alam yang besar dan banyak, bahkan banyak yang tidak dimiliki oleh negara lain,” imbuh Wapres.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa para pendiri bangsa telah mewariskan nilai-nilai fundamental bangsa. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban para penerus bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk melanjutkan dan mengamalkannya.

“Maka, yang menjadi kewajiban kita bukan hanya memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila, melainkan harus mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi nyata. Rakyat Indonesia harus merasakan, bahwa dalam negara Pancasila, segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merasa dilindungi dan maju dalam kesejahteraan,” tandasnya.

Pada kesempatan peringatan Hari Konstitusi ini hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata, Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, serta para Ketua, wakil ketua dan anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI.

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Muhammad Faizin