Ini Kata PBNU untuk Kemajuan Sektor Pertanian

Jakarta, NU Online

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama H Mochammad Maksum Machfoedz berpendapat bahwa dalam upaya memajukan sektor pertanian, pemerintah harus memberikan rangsangan nilai tambah dan kebijakan pertanian yang terpusat ke satu lembaga atau kementerian.

Hal itu dikatakan Maksum di sela-sela pembukaan Rakernas Lembaga Pengembangan Pertanian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Kondolidasi Tani Nelayan se-Indonesia di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Menurut Maksum, sementara ini pemerintah terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan. Ia mencontohkan bagaimana selama ini, pertanian hanya dilihat dalam bentuk sawah.

"Di sawah dijual murah, meskipun produksi besar, pasar disediakan, pupuknya dibantu, tetapi dia hanya menjadi pemasok bahan baku mentah, murah dan penghasil pangan murah. Nah ini tidak bisa," ucap pria yang juga Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini.

Oleh karena itu, sambungnya, perhatian pemerintah seharusnya tidak hanya melihat pertanian dalam bentuk sawah, tapi juga memperhatikan industrinya yang sudah berkembang luas. Ia mencontohkan bagaimana nilai bawang ketika masih di sawah harganya kecil, namun ketika masuk ke kota (menjadi industri) harganya menjadi berlipat ganda.

"Nah bagaimana kita membangun public policy (kebijakan publik) yang ini mengaitkan sisi primer, sawah sampai ke hilirnya. Ini harus pada kementerian yang sama. Ya, kita rombak kementerian kita, Kementerian Agribisnis misalkan," ucapnya.

Sebab yang terjadi selama ini dalam kasus pertanian, banyak kementerian yang menanganinya seperti ada Kementerian Pertanian, Kementerian Industri, dan Kementerian Perdagangan. Hal itu menurutnya, berdampak tidak baik kepada petani.

"Jadi kita tidak pernah memperoleh nilai tambah yang itu menjadi hak petani. Sementara nilai tambah di hilirnya besar," ucapnya.

Menurutnya, jika persoalan pertanian hanya dilakukan satu kementerian, maka kepentinganya akan mengerucut dan pada akhirnya kepentingannya hanya ke petani.

"Jadi dari hulu hingga hilirnya iti menyatu. Tentu dalam hal ini terjadi keseimbangan antara pelaku ekonomi itu bisa diatur oleh satu tangan, bukan oleh banyak tangan," jelasnya. (Husni Sahal/Muhammad Faizin)