Ini Profil 11 Panelis di Debat Perdana Capres 2024 

Jakarta, NU Online

Debat perdana calon presiden (capres) pada pemilihan umum (pemilu) 2024 akan dilangsungkan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), pada Selasa (12/12/2023) malam ini, dimulai pukul 19.00 WIB. 

Debat perdana capres 2024 ini mengangkat tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. 

Untuk keberlangsungan debat, KPU telah menetapkan 11 panelis yang merumuskan pertanyaan dan diajukan kepada para capres. Para panelis ini merupakan akademisi dari berbagai kampus di tanah air.

"Kita sudah mendapatkan konfirmasi dan kesediaan yang akan menjadi panelis pada debat pertama," ujar Anggota Komisioner KPU Agust Mellaz, Selasa (9/12/2023).

Berikut ini profil 11 panelis debat perdana capres 2024

 
1. Mada Sukmajati

Mada Sukmajati menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) pada 1999, master dari National Graduate Institute for Policy Studies di Tokyo, Jepang (2004) dan S3 di Heidelberg University di Jerman pada 2011.

Saat ini, Mada mengemban amanah sebagai Ketua Program Studi Sarjana Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Minat Kajiannya meliputi partai politik, tata kelola pemilu, parlemen, dan kebijakan publik. 

Ia pernah menjadi Ketua Tim Panitia Seleksi Anggota Panwas Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Wali Kota Yogyakarta dan Bupati Kulon Progo pada 2017. Salah satu buku karyanya adalah Politik Uang di Indonesia: Pola Patronase dan Jaringan Klientelisme pada Pileg 2014 (PolGov 2015).

2. Rudi Rohi

Rudi Rohi merupakan dosen tetap program studi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Kupang dengan jabatan fungsional Lektor. Ia menamatkan gelar sarjananya di kampus Universitas Janabadra Yogyakarta dan lulus pada 2004. Setelah itu, ia melanjutkan ke jenjang S2 di UGM dan lulus pada 2007. Kemudian lanjut S3 di kampus yang sama dan lulus pada 2021.

Rudi juga merupakan peneliti Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC), lembaga penelitian yang fokus pada isu-isu regional, sebagaimana dilansir situs resmi PDDikti Kemdikbud.

3. Lita Tyesta ALW

Lita Tyesta Addy Listya Wardhani merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip). Gelar S1 hingga S3 ditamatkan di kampus yang sama. 

Lita pernah memiliki jabatan fungsional yakni sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Undip (2006-2011). Selain itu, ia sering didapuk menjadi Tim Ahli Perancangan Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah.

4. Khairul Fahmi

Khairul Fahmi merupakan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand). Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Agam (2007-2008), Anggota Tim Perumus Kebijakan Gubernur Sumatera Barat Tentang Adat Basansi Syara' Basandi Kitabullah (2008).

5. Agus Riewanto

Agus Riewanto merupakan pengajar di Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Ia juga Tim Ahli Pemeriksa Sengketa Peraturan Perundang-undangan Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (2017-sekarang).

Selain itu, Agus menjabat Tenaga Ahli Hukum DPRD Kabupaten Sragen (2019-Sekarang); narasumber ahli bidang hukum dan peraturan-undangan di berbagai lembaga negara di pusat dan daerah; Konsultan Hukum dan Ahli Pemilu/Pilkada; serta Saksi Ahli Hukum di Mahkamah Konstitusi RI, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Negeri.

6. Susi Dwi Harijanti

Susi Dwi Harijanti menyelesaikan gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) dengan peminatan Hukum Tata Negara (1990), serta gelar Master dan Doktor dari Melbourne University Law School (1998, 2011). 

Susi merupakan ahli dalam beberapa mata kuliah di S1: Pengantar Hukum, Hukum Tata Negara, Hukum Lembaga Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Peraturan Perundang-undangan, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Keimigrasian, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Pada program magister, Susi mengajar mata kuliah Teori dan Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum Tata Negara, Sistem Peradilan Negara dan Hak Prosedural.

Susi menjabat Dosen Fakultas Hukum UNPAD sejak 1993 hingga sekarang. Selain itu, ia menjadi reviewer beberapa jurnal nasional, antara lain Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM (FH UII). 

Susi bergabung dengan Ikatan Dosen HTN-HAN dan menjadi salah satu pendiri Ikatan Dosen Perbandingan Hukum Indonesia. Di tingkat internasional, Susi menjadi Associate Member di International Academy of Comparative Law, serta Senior Associate di Center for Indonesian Law, Islam and Society.

7. Bayu Dwi Anggono

Bayu Dwi Anggono adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej). Ia seorang Guru Besar di Bidang Ilmu Peraturan Perundang-Undangan. 

Ia merupakan lulusan S1 Hukum Unej pada 2000, S2 di FH Universitas Indonesia pada 2007, dan S3 FH UI pada 2010. Saat ini, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).
 

8. Ahmad Taufan Damanik

Ahmad Taufan Damanik merupakan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI periode 2017–2022. Sebelumnya, Taufan adalah seorang Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara (1987-2016). 

Selain menjadi dosen, Taufan pernah dipercaya sebagai Indonesia Representative of Child Rights to the Asean Commission on the Promotion and Protection on the Rights of Women and Children (ACWC) periode 2013-2016.

9. Al Makin

Al-Makin merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta 2020-2024. Ia seorang Guru Besar Studi Ilmu Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Pria yang dikenal sebagai ahli Sosiologi Agama ini menamatkan S1 di IAIN Sunan Kalijaga dan lulus pada 1995. Kemudian S2 di McGill University pada 1998-1999, lalu meneruskan studi ke Heidelberg University pada 2005-2008.

10. Gun Gun Heryanto

Gun Gun Heryanto merupakan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fidikom) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pria yang dikenal sebagai Pakar Komunikasi Politik ini menamatkan pendidikan S1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 di Universitas Indonesia, dan S3 di Universitas Padjadjaran.

11. Wawan Mas'udi

Wawan Mas'udi merupakan Dekan Fisipol UGM. Ia lulus dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM pada 2000, pendidikan Master di Department of Political Science and Management, Study if Management, Agder University College, Norway (2006), dan Ph.D di Asia Institute, Faculty of Arts at the University of Melbourne, Australia (2016).

Minat kajiannya meliputi pelayanan publik, politik identitas dan multikulturalisme, serta desentralisasi dan komparasi sistem pemerintahan. Disertasinya berjudul Local Populism in Decentraliserd Indonesia: Case Study of Jokowi in Solo 2005-2012. 

Publikasi terakhir Wawan diterbitkan di jurnal Contemporary Southeast Asia berjudul Programmatic Politics and Voter Preferences: The 2017 Election in Kulon Progo, Yogyakarta, Volume 39, No 3, 2017 (bersama Nanang Indra Kurniawan). Buku yang dieditnya bersama Cornelis Lay berjudul Contested Welfare Regime in Indonesia akan segera diterbitkan oleh Yayasan Obor, Jakarta.