Nasional

Jadi Tema Debat Ketiga Pilpres 2024, Ini Beda Keamanan dan Pertahanan 

Jum, 5 Januari 2024 | 19:00 WIB

Jadi Tema Debat Ketiga Pilpres 2024, Ini Beda Keamanan dan Pertahanan 

Foto hanya sebagai ilustrasi. TNI AD menggelar Apel Komandan Satuan (AKS) Tahun 2023, di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Kamis (9/3/2023). (Foto: indonesiadefense.com)

Jakarta, NU Online

Keamanan dan pertahanan menjadi tema dalam debat putaran ketiga pada pemilihan presiden (pilpres) 2024. Debat akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada Ahad (7/1/2024) mendatang. 


Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) Yogyakarta M Najib Azca memaparkan konsep mengenai keamanan dan pertahanan. Ia menilai, publik sangat penting untuk memahami perbedaan konsep di antara keduanya. 


"Perlu dibedakan antara keamanan dan pertahanan. Jadi, keamanan itu padanannya adalah security. Kalau pertahanan itu padanannya adalah defense. Jadi, defense and security. Ini dua konsep yang berbeda," katanya kepada NU Online, Kamis (4/1/2023).


Najib menjelaskan, keamanan biasanya masuk pada isu-isu dalam negeri dan ancaman yang berasal dari dalam suatu negara. Konsep ini mencakup segala hal yang berpotensi mengganggu kondisi aman dan ketertiban di dalam suatu wilayah seperti ancaman teroris, kejahatan, atau ketidakstabilan sosial.


Pertahanan juga lebih fokus pada upaya melindungi kedaulatan nasional dan mempertahankan batas-batas negara dari ancaman eksternal. Hal ini melibatkan strategi dan sumber daya untuk menghadapi potensi serangan atau ancaman dari luar negeri. Misalnya, angkatan perang atau alat-alat pertahanan militer.


"Sementara defense itu adalah upaya pertahanan dari luar atau mempertahankan sovereignty (kedaulatan) atau national sovereignty atau batas-batas kedaulatan negara. Jadi, defense itu misalnya militer sekarang menjadi defense forces (kekuatan pertahanan)," jelas Dosen Fisipol UGM Yogyakarta itu.


Di masa lalu, istilah keamanan dan pertahanan kerap diintegrasikan menjadi sebuah nama lembaga dalam suatu negara, sebagaimana hal ini terjadi pada masa Orde Baru di Indonesia. Kala itu, dikenal istilah hankam yang merupakan kependekan dari pertahanan dan keamanan. Namun seiring perubahan zaman, pemahaman terhadap kedua konsep ini semakin berkembang.


"Dulu zaman Orde Baru, hankam namanya, karena memang polisi sama tentara itu satu lembaga dulunya," jelas Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Wasekjen PBNU) itu.


Lebih lanjut, Najib menjelaskan bahwa konsep keamanan kini mencakup spektrum yang lebih luas, termasuk isu-isu ekonomi, pangan, dan lingkungan. Misalnya soal ketidakpastian pasokan pangan di dalam negeri dapat dianggap sebagai isu keamanan karena dapat memicu ketidakstabilan dan konflik.


"Konsep security sekarang ini dipahami lebih luas lagi. Ada soal economic security, food security. Jadi memang konsepnya menjadi lebih luas dari sekadar yang pertama," katanya.


Najib juga menjelaskan bahwa pertahanan tetap fokus pada keberlanjutan kekuatan militer, strategi pertahanan nasional, dan kesiapan menghadapi ancaman luar. Dalam hal ini, pembahasan terkait anggaran alutsista dan strategi hankam tetap relevan.


"Nah, saya kira domainnya memang sekarang kalau kita bicara security, kalau bicara kata-kata national security itu memang menyangkut faktor-faktor yang bisa mengancam kondisi aman yang dimiliki oleh warga dari berbagai ancaman," katanya.


Soal perbedaan ini, Najib menyatakan bahwa menjaga kedaulatan dan kesejahteraan warga menjadi sesuatu yang lebih penting bagi suatu negara untuk memiliki pendekatan yang seimbang dan terkoordinasi antara keamanan dan pertahanan.


"Jadi saya kira nanti memang menarik untuk melihat kaitan antara isu keamanan dengan pertahanan. Karena dua-duanya ini tidak bisa secara langsung. Misalnya sekarang isu pangan itu menjadi isu keamanan juga," terang Najib.