Kebijakan Badan Otonom Harus Selaras dengan NU

Jombang, NU Online
Di NU ada 11 badan otonom (Banom), yakni  Muslimat NU, Fatayat NU, Thoriqot NU, JQH, ISNU, Sarbumusi, GP Ansor, Pergunu, Pagar Nusa, IPNU, serta IPPNU. Akan tetapi dalam perjalanannya, beberapa pimpinan banom tersebut kerap berbeda pendapat dengan kebijakan NU dari aspek politik praktis.<>

Hal ini biasanya terjadi ketika menghadapi peristiwa politik. Sejumlah peristiwa pemilihan umum (Pemilu) dari mulai pemilihan presiden, kepala daerah, pemilihan calon angota wakil rakyat dan sejenisnya. Terjadi perbedaan aspirasi dan pandangan dengan yang digariskan NU.

"Khususnya perbedaan pandangan banom dengan induknya yakni NU, mestinya kebijakan Banom harus sesuai dengan NU," kata Sekretaris PCNU Jombang Jawa Timur H Muslimin Abdilla, Sabtu (11/4).

Cak Muslimin, sapaan akrabnya tidak menampik kalau perbedaan pandangan adalah sebuah rahmat. "Tapi tidak dalam konteks kebijakan strategis NU, tetapi bila menyangkut perbedaan pandangan dalam fiqh yang sifatnya memang khilafiyah, maka hal tersebut dapat dipahami,” lanjutnya.

Sebagai jalan tengah, pria yang juga pegiat LSM ini menyarankan agar ada kejelasan perihal ini. "Seharusnya ada kejelasan tentang apa yang diotonomikan. Misalnya, semua otonom kecuali masalah politik dan keanggotaan," terangnya.

Terkait hal ini, lanjutnya, momentum Muktamar ke-33 NU yang akan diselenggarakan di Jombang pada tanggal 1 hingga 5 Agustus mendatang hendaknya permasalahan tersebut juga menjadi perhatian para peserta muktamar .

Apalagi masih tersedia cukup waktu untuk membincang hal ini, maka semua pihak dapat diajak berdiskusi secara sehat. "Ada baiknya dibicarakan jauh sebelum muktamar, sehingga akan menemukan formula yang tepat," ungkapnya. (Syaifullah/Fathoni)