Mayoritas Warga Perdesaan dan Perkotaan Tak Setuju Jabatan Kades 9 Tahun
Senin, 31 Juli 2023 | 12:30 WIB
Para kades dan perangkat desa saat berdemo di depan DPR RI, di antaranya menuntut jabaran kades 9 tahun per periode. (Foto: dpr.go.id)
Suci Amaliyah
Kontributor
Jakarta, NU OnlineÂ
Hasil survei Litbang Kompas yang berlangsung 11-13 Juli 2023 dengan mewawancarai 510 responden dari 34 provinsi menunjukkan mayoritas responden tidak sepakat jabatan kepala desa mencapai 9 tahun dalam satu periode.
Sebanyak 84,8 persen responden di perkotaan tidak menyetujui jabatan kepala desa 9 tahun, sedangkan persentase responden di perdesaan yang menolak jabatan kades 9 tahun mencapai 82,6 persen.
Sementara itu, 59,8 persen responden di perkotaan lebih memilih jabatan kepala desa dalam satu periode hanya 6 tahun. Kemudian, sebanyak 57,1 persen responden di perdesaan menyatakan hal yang serupa, yakni memilih masa jabatan kepala desa selama 6 tahun.
Sampel ini ditentukan secara acak dari panel Litbang Kompas sesuai proporsi penduduk tiap provinsi. Dengan metode ini, survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error lebih kurang 4,35 persen.
Diketahui, saat ini revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) tengah diupayakan oleh DPR RI. Panitia kerja (Panja) DPR RI telah menyepakati masuknya 19 poin perubahan dalam revisi aturan tersebut.
Salah satunya menambah masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode yang tertuang dalam pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Perubahan Pasal 56 tentang masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan.
Terpopuler
1
Khutbah Idul Fitri 1446 H: Kembali Suci dengan Ampunan Ilahi dan Silaturahmi
2
Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri, Istri, Anak, Keluarga, hingga Orang Lain, Dilengkapi Latin dan Terjemah
3
Habis RUU TNI Terbitlah RUU Polri, Gerakan Rakyat Diprediksi akan Makin Masif
4
Fatwa Larangan Buku Ahmet T. Kuru di Malaysia, Bukti Nyata Otoritarianisme Ulama-Negara?
5
Kultum Ramadhan: Mari Perbanyak Istighfar dan Memohon Ampun
6
Gus Dur Berhasil Perkuat Supremasi Sipil, Kini TNI/Polri Bebas di Ranah Sipil
Terkini
Lihat Semua
