Munas NU 2023: NU Tidak Mendukung Individu dan Partai, Politik NU Berdasar Nilai

Jakarta, NU Online 

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 2023 menegaskan bahwa NU tidak tertarik terlibat dalam politik dukung mendukung, politik NU hanya berdasarkan nilai.

"Tidak politik untuk dukung satu nama atau satu partai. Bagi NU yang penting adalah bukan siapa dan partai apa yang didukung tetapi nilai yang diperjuangkan," kata Ulil Abshar Abdalla saat Konferensi Pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Gus Ulil menegaskan politik NU harus berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan. "Itu adalah rekomendasi kita terkait dengan politik elektoral atau pemilu mendatang," tutur Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Dalam rekomendasi telah diputuskan beberapa pedoman berpolitik bagi warga NU. Keputusan ini hasil Muktamar pada tahun 1989 di Krapyak. Adapun kesembilan butir pedoman berpolitik tersebut di antaranya:

 

1. Berpolitik bagi NU adalah keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Berpolitik haruslah didasarkan kepada wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan bangsa.
3. Berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guns mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik harus diselenggarakan dengan akhlaqul karimah sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah.
5. Berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran, disadari moralitas agama, konsitusional, dan adik sesuai dengan norma-norma yang disepakati.
6. Berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasioanal, bukan malah menghancurkannya.
7. Berpolitik, dengan alasan apa pun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah bangsa.
8. Perbedaan aspirasi politik di kalangan warga nahdliyyin haruslah tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’, dan saling menghargai satu sama lain.
9. Politik harus mendorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah, begitu rupa sehingga penyelenggaraan negara tidak boleh bersifat “state heavy”, melulu dikuasai pemerintah dengan mengabaikan aspirasi masyarakat, melainkan bersifat dua arah dan timbal balik.