Mustasyar PBNU: Tunggu Pengumuman Pemerintah!

Kudus, NU Online
Mustasyar PBNU KH M.Sya’roni Ahmadi mengatakan, mengawali puasa Romadhan, masyarakat sebaiknya menunggu pengumuman pemerintah. Sebab, pemerintah satu-satunya yang memiliki kewenangan menetapkan awal dan akhir ramadlan melalui sidang Isbat.
<>
“Tidak ada yang berhak menetapkan awal puasa kecuali pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai kewenangan. Organisasi seperti NU sendiri tidak boleh menetapkan awal maupun akhir Ramadhan,” ujar KH Sya’roni pada pengajian umum Haul Masyayih dan Tahlil Umum menyongsong bulan Suci Ramadhan di Masjid Asy-Syarief Desa Padurenan Gebog Kudus, Jawa Tengah Ahad (7/6) siang.

KH Sya’roni menyatakan dalam menentukan awal ramadhan, pemerintah sudah sangat hati-hati dan tepat dalam menetapkan awal puasa. Yakni melalui rukyatul hilal (melihat hilal) dan sidang Isbat sebagaimana yang tuntunan Nabi Muhammad.

“Nabi Muhammad mengajarkan berpuasalah dengan melakukan rukyatul  hilal (melihat bulan). Bila tidak melihat (bulan) maka sempurnakanlah berpuasa,” tandasnya seraya mengutip sebuah hadits Nabi.

Setiap menentukan awal atau akhir Ramadhan, ulama kharismatik Kudus ini menilai pemerintah sudah melakukan proses yang benar. Pemerintah melalui Kementerian Agama selalu terlebih dahulu membentuk tim rukyatul hilal setiap tanggal 29 Sya’ban, lalu hasilnya dimusyawarahkan dalam sidang Isbat.

“Apa yang dilakukan pemerintah ini sudah sesuai ajaran kanjeng Nabi Muhammad yang selalu mengawali dan mengakhiri puasa dengan rukyatul hilal,” imbuh kiai yang akrab disapa Mbah Sya’roni.

Di akhir taushiyahnya, Mbah Sya’roni menegaskan, umat Islam tidak perlu ramai menyikapi  awal Ramadhan maupun awal hari raya, “Tunggu dan ikuti pengumuman pemerintah supaya kita (umat Islam, red. ) tidak geger,” tandasnya di depan ratusan jamaah yang hadir.

Sebelum tausiyah KH Sya’roni, pengajian ini diawali dengan pembacaan tahlil kirim arwah dan  khotmil qur’an bin-nadhor. Acara ini dihadiri tokoh ulama dan kiai desa setempat di antaranya KH Ahmad Asnawi, KH Fatkhurr Rahman, KH Syai’un dan ratusan masyarakat Desa Padurenan.


Redaktur     : Abdullah Alawi 
Kontributor : Qomarul Adib