Nasional

NU Komitmen Bersama Masyarakat Kecil

NU Online  ·  Senin, 24 Desember 2018 | 08:45 WIB

NU Komitmen Bersama Masyarakat Kecil

Ketua PBNU, H Imam Aziz (kedua dari kiri) di acara Rakornas Lakpesdam NU

Bekasi, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), H Imam Aziz meminta kepada seluruh pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama untuk ikut serta berkomitmen menolong masyarakat kecil. 

Menurutnya, Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab untuk terus memperbaiki negara. Untuk itu ia menyarankan kepada Lakpesdam PBNU untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nahdlatul Ulama untuk periode 2019-2024. 

Demikian itu diungkapkan saat dirinya menjadi narasumber Saresehan Menuju Satu Abad NU pada kegiatan Rakornas -6 Lakpesdam NU di Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (24/12).
 
Ia menjelaskan, rencana itu ada kaitannya dengan masyarakat sipil yang membutuhkan pendampingan Nahdlatul Ulama.
 
“Jadi kita bareng bareng, Kita merumuskan ini. Ini ada kaitannya dengan tanggung jawab kita untuk selalu memperbaiki negara ini, kinerja negara kita harus terus kita beri masukan, kalau mungkin konstitusi sudah selesai, tapi UUD kan tidak," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, belum lagi nanti NU di daerah yang harus ikut mencermati perda-perda, warga NU banyak tergusur di situ, tau-tau penambangan pasir sudah ada, pabrik sudah dibangun.

Ia menyebutkan, masih ada sejumlah aturan pemerintah yang harus diberikan masukan oleh Nahdlatul Ulama. Di antaranya adalah sistem yang dianggap tumpang tindih dengan sistem yang lain. 

“Tugas kita adalah melindungi warga NU yang masih miskin, yang secara ekonomi masih susah. Oleh karena itu, sebelum menyusun RPJMN 2019-2024 oleh pemerintah, tolong NU juga menyusun RPJMN NU 100 tahun yang akan datang,” tuturnya. 

Keterlibatan NU pada masyarakat sipil tersebut ujar dia, sebagai ideologi kebangsaan Nahdlatul Ulama yang terus mengoptimalkan kekuatan masyarakat bawah. 

“kita harus menjaga bahwa NU adalah kekuatan masyarakat sipil yang harus kuat ideologinya dan independensinya, jadi tetap berkolaborasi dengan negara secara kritis,” tutupnya. (Red: Muiz)