Pakar Tegaskan Oposisi Berfungsi untuk Awasi dan Koreksi Kebijakan Pemerintah
NU Online · Selasa, 7 Mei 2024 | 19:45 WIB
Haekal Attar
Kontributor
Jakarta, NU Online
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Lampung (Unila) Prof Rudy Lukman menegaskan bahwa fungsi oposisi dalam sebuah negara demokrasi adalah untuk mengawasi dan mengoreksi seluruh kebijakan pemerintah.
Ia menjelaskan, oposisi yang baik akan memainkan peran sebagai kontrol dan penyeimbang bagi pemerintahan yang sedang berjalan.
"Fungsi oposisi itu check and balance. Oposisi harus melakukan pengawasan dan mengoreksi kebijakan pemerintah," kata Prof Rudy kepada NU Online, pada Selasa (7/5/2024) sore.
Prof Rudy juga menanggapi sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri akan mengambil jalan oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Oposisi ini juga terkait dengan DNA dari suatu partai yang melakukan oposisi, misalnya PDIP yang mempunyai DNA kerakyatan. Tentunya (PDIP) akan mengawasi kebijakan pemerintah yang dikhawatirkan pro terhadap kapitalisme yang tidak berpihak kepada rakyat kecil," jelas Ketua Lakpesdam PWNU Lampung itu.
Menurut Prof Rudy, oposisi akan memberikan dampak yang berkesinambungan dalam menjalankan proses pemerintahan yang lebih sehat.
Ganjar Pranowo oposisi
Ganjar Pranowo baru saja mendeklarasikan bahwa dirinya akan menjadi bagian dari oposisi selama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 2024-2029. Meski demikian, Ganjar mengaku akan sangat menghormati pemerintahan yang akan dijalankan oleh rivalnya dalam Pilpres 2024 itu.
Deklarasi itu disampaikan Ganjar bersama Mahfud MD kepada seluruh simpatisan, pendukung, dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dalam acara Halal Bihalal di Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024) lalu.
"Saya declare, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar, sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar musti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir," katanya.
Ganjar yang merupakan politisi PDIP itu akan tetap menyampaikan kritik ke pemerintah melalui jalur di DPR RI sebagai sebuah kontrol yang dilakukan kepada pemerintah.
"Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol," jelasnya.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat HUT Ke-80 RI: 3 Pilar Islami dalam Mewujudkan Indonesia Maju
2
Khutbah Jumat: Kemerdekaan Sejati Lahir dari Keadilan Para Pemimpin
3
Ketua PBNU Sebut Demo di Pati sebagai Pembangkangan Sipil, Rakyat Sudah Mengerti Politik
4
5 Poin Maklumat PCNU Pati Jelang Aksi 13 Agustus 2025 Esok
5
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
6
Kantor Bupati Pati Dipenuhi 14 Ribu Kardus Air Mineral, Demo Tak Ditunggangi Pihak Manapun
Terkini
Lihat Semua