Prabowo Targetkan APBN Tanpa Defisit, Klaim Ekonomi Tangguh di Tengah Gejolak Global

Jakarta, NU Online 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Dalam pidato pengantar Rancangan Undang-Undang APBN 2026 beserta Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025). Ia menyampaikan harapan agar pada 2027 atau 2028 Indonesia dapat memiliki APBN tanpa defisit.

"Pemerintah yang saya pimpin berjanji akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Harapan saya, suatu saat saya bisa berdiri di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," ujar Prabowo.

Prabowo menyebut defisit APBN 2026 dirancang sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan ini didukung pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan, serta penguatan kualitas belanja negara agar setiap rupiah uang rakyat memberi manfaat nyata.

"Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik," tegasnya.

Dalam 10 bulan masa pemerintahannya, Prabowo mengklaim perekonomian Indonesia tetap tumbuh di atas 5 persen, meski dunia dilanda perang dagang, tekanan inflasi, dan ketidakpastian rantai pasok global. Pada kuartal II 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen dengan kontribusi signifikan dari konsumsi rumah tangga dan ekspor.

"Ekonomi kita stabil, tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen, dan tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47 persen terendah sepanjang sejarah," ucapnya.

Pemerintah juga menggelontorkan stimulus ekonomi dua tahap pada 2025, masing-masing sebesar Rp33 triliun pada Januari dan Rp24,4 triliun pada Juni, untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah pemutusan hubungan kerja.

Prabowo memaparkan keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia, termasuk penurunan tarif bea masuk produk tertentu ke Amerika Serikat dari 32 persen menjadi 19 persen. Perundingan bebas tarif dengan Uni Eropa melalui skema Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) juga berhasil diselesaikan setelah tertunda selama 10 tahun.

"Indonesia juga sedang mendaftar di OECD. Insyaallah kita bisa diterima. Kita ingin mempertahankan kepentingan nasional kita di panggung global, berdiri sama tegak dengan semua negara," ujarnya.

Prabowo meminta dukungan seluruh kekuatan politik untuk menghilangkan kebocoran anggaran dan memastikan pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

"Negara kita besar, negara kita makmur. Kalau kita atur dengan baik, semuanya akan merasakan, semuanya akan menikmati," pungkasnya.