Nasional
PBNU Matangkan Materi Munas 2020 Terkait Masalah BPJS Kesehatan
Kam, 13 Februari 2020 | 11:45 WIB
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. (Foto: NU Online/Jajang)
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghadirkan sejumlah narasumber untuk memberikan gambaran perihal problematika BPJS Kesehatan di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (13/2) siang. PBNU tengah menyiapkan draf perihal problematika BPJS Kesehatan sebagai program jaminan kesehatan nasional untuk diangkat dalam Munas 2020 pada Maret mendatang di Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghadirkan sejumlah narasumber untuk memberikan gambaran perihal problematika BPJS Kesehatan di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (13/2) siang. PBNU tengah menyiapkan draf perihal problematika BPJS Kesehatan sebagai program jaminan kesehatan nasional untuk diangkat dalam Munas 2020 pada Maret mendatang di Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
“Ini bahan bahasan kami untuk Munas NU di Sarang, Jawa Tengah. BPJS naik. Ini golongan tiga bisa keluar dari BPJS karena tidak kuat membayar. Nah kami ingin mengetahui gambaran masalahnya. Ini bisa dikaitkan dengan kebijakan negara dan lain sebagainya,” kata Sekretaris LBM PBNU Sarmidi Husna.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, yang hadir sebagai narasumber mengatakan bahwa pihaknya kerap menerima laporan masyarakat terkait layanan BPJS di lapangan.
“Kami menerima banyak laporan masyarakat. Jaminan sosial ini berbasis gotong royong dan hak konstitusional warga negara. BPJS itu seperti bahan bakar minyak. Ia berdampak langsung pada masyarakat sehingga sensitivitasnya tinggi,” kata Timbul.
Katib Syuriyah PBNU KH Miftah Faqih mengedepankan soal keberpihakan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat. Menurutnya, problematika terkait BPJS bukan masalah penaikan tarif atau tidak, tetapi soal keberpihakan.
“Masalahnya bukan soal tarif naik atau tidak naik. Tetapi di mana keberpihakan Negara. Yang jelas, perlu ada kejujuran semua pihak, kesalehan personal, komunal, dan kesalehan institusional. BPJS perlu juga harus terbuka. Tenaga kesehatan juga mesti terbuka,” kata Kiai Miftah.
Ia mengusulkan pemutakhiran data orang miskin oleh pemerintah sehingga penerima bantuan iuran BPJS menjadi tepat sasaran.
“Usul saya, pemutakhiran data. Satu data tunggal yang integratif dan bukan berbagai versi seperti data yang ada selama ini. Selain itu keberpihakan negara harus termanifestasi melalui jaminan kesehatan masyarakat ini,” kata Kiai Miftah.
Pewarta: Alhafiz Kurniawan
Editor: Muchlishon
Terpopuler
1
Daftar Tanggal Merah Bulan Mei 2024; Ada 2 Libur Panjang
2
Hasil Sidang Sengketa Pilpres 2024: Seluruh Permohonan Anies-Muhaimin Ditolak MK
3
Ketika Cuaca Buruk Bolehkah Mengumandangkan Adzan Shallu fi Rihalikum atau fi Buyutikum?
4
Ini Profil Delapan Hakim MK yang Putuskan Sengketa Pilpres 2024
5
Mandi Malam Sebabkan Rematik, Mitos atau Fakta?
6
Flu dan Batuk Tak Kunjung Sembuh, Ketahui Penyebab dan Cara Mengobatinya
Terkini
Lihat Semua
