Nasional MUKTAMAR KE-34 NU

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Ekonomi jadi Agenda Prioritas Komisi Program

Kam, 23 Desember 2021 | 18:30 WIB

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Ekonomi jadi Agenda Prioritas Komisi Program

Sekretaris Komisi Program Muktamar ke-34 NU, Rumadi Ahmad (kanan) saat sidang. (Foto: Panitia Muktamar)

Bandarlampung, NU Online
Komisi program Muktamar ke-34 NU menekankan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi menjadi salah satu dari keempat program prioritas menuju satu abad NU.


Sekretaris Komisi Program Muktamar ke-34 NU, Rumadi Ahmad mengatakan, seluruh program yang berhubungan dengan kemandirian ekonomi diarahkan kepada kemandirian NU baik secara struktural keorganisasian, kelembagaan di lingkungan NU, maupun secara personal jamaah.


“Dengan kemandirian ekonomi, akan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran,” kata Rumadi di acara sidang komisi program Muktamar NU, di Universitas Malahayati, Bandarlampung, pada Kamis (23/12/2021).


Menurut dia, orientasi pengembangan perekonomian NU yang melalui berbagai program aksi maupun advokasi, kedepan hendaknya memperhatikan tujuh hal, sebagai berikut.


“Pertama, bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan melibatkan partisipasi pelaku ekonomi dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya,” tutur  Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakspesdam) PBNU itu.


Poin keduanya, ditujukan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat warga. Ketiga, memihak kepada orang miskin, marjinal dan mereka yang tereksklusi atau terstigma karena agama maupun kepercayaannya.


Keempat, lanjut dia, mendayagunakan sumber daya manusia yang ada secara optimal untuk menjawab melimpahnya tenaga kerja yang tidak bisa masuk dalam pasarkerja, tetapi tidak untuk mengekploitasi. Kelima, tidak melakukan kerusakan lingkungan, serta tidak berlebih- lebihan memanfaatkan sumberdaya alam dan menjaga keberlangsungannya.


Kemudian keenam, mengantisipasi terjadinya bonus demografi yang puncaknya akan terjadi pada 2028-2031, dengan mendorong kepada pihak-pihak pengambil kebijakan, agar bonus demografi dimanfaatkan secara optimal bukan malah menjadi petaka untuk  bangsa ini.


“Bila dipersiapkan dengan baik, dalam kurun waktu ini jumlah penduduk yang produktif dan berinvestasi akan meningkat pesat. Sebaliknya bila tidak ada kesiapan, peluang Bonus Demografi akan berubah menjadi bencana demografi (demographic disaster), di mana negara akan memiliki banyak penduduk usia kerja yang menganggur dan angka kemiskinan yang tinggi,” jelasnya.


Ketujuh, tambah dia, menumbuhkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. “Jadi, ke depan saya kira kader-kader NU yang mempunyai keahlian-keahlian tertentu sudah jelas harus diperhatikan untuk kesejahteraannya,” imbuh dia.


Dalam agenda kemandirian ini, Rumadi berharap agar rencana pendirian Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) segera terwujud. BUMNU ini semacam NU Corporation, ada holding company dan usaha-usaha tertentu, yang dimiliki NU bukan inidividu.


“Jadi, perlu dicatat BUMNU ini adalah badan usaha milik NU bukan milik perorangan. Diharapkan dapat menciptakan kemandirian NU di bidang ekonomi,” tandas dia.


Pewarta: Syifa Arrahmah
Editor: Musthofa Asrori