Perlindungan Pekerja di Era Digitalisasi Ekonomi Perlu Kepastian

Jakarta, NU Online
Kepastian perlindungan bagi pekerja di era digitalisasi ekonomi perlu dipikirkan serius. Demikian penegasan Irham Ali Saifuddin, dari Departemen Pendidikan dan Ketenagakerjaan PP GP Ansor, di Jakarta, Sabtu (30/7).

Menurut Irham, digitalisasi ekonomi meliputi semua lini, mulai transportasi, media, hiburan dan seterusnya merupakan potret dari masa depan dunia kita atau future of work. Dimana selain akan memudahkan manusia melalui efesiensi, ketepatan, kecepatan dan tingginya produktivitas, teknologi juga akan memakan korban tenaga kerja konvensional.

"Masa depan dunia kita tidak lagi dibatasi pada hubungan industrial. Makin ada migrasi besar-besaran dari pola formal menjadi ekonomi informal dalam dunia industri. Rantai pasok global akan diwarnai dengan sistem kerja dengan pola hubungan industrial yang absurd," paparnya.

Contoh konkrit dari beragam jasa transportasi online. "Kita dihibur dengan istilah 'kemitraan', padahal mas-mas dan mbak-mbak driver itu jelas-jelas pekerja. Celakanya, faktor produksi seperti sepeda motor, mobil hingga bbm yang seharusnya menjadi bagian dari employer (pengusaha) malah dibebankan kepada pekerja. Ini celaka 13 milyar. Itu tantangan kita ke depan," kata Irham lagi.

Fakta lain, imbuhnya, kerja di jasa transportasi online atau industri IT seperti web developer sudah tidak kenal dengan namanya jam kerja. "Bahkan orang harus memiliki lebih dari satu pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya. Artinya, selain memiliki lebih dari satu hubungan kerja, ia juga 'dipaksa' dengan jam-jam kerja yang lebih panjang," kata dia lagi.

Ia menambahkan, produktivitas yang tinggi berkat bantuan digitalisasi, akan langsung memukul daya bargain manusia sebagai pekerja untuk mendapatkan upah yang lebih layak. Digitalisasi akan membuat upah menjadi sangat kompetitif atau semakin murah.

"Pada tahun 2030 dimana kita akan mengalami ledakan jumlah penduduk muda yang tentu saja merupakan angkatan kerja muda kita. Jika tidak disikapi dengan bijak dari sekarang, demographic deviden atau bonus demografi yang semestinya bisa menjadi berkah bagi perekonomian Indonesia, bisa berbalik arah menjadi musibah," demikian Irham Ali Saifuddin. (Gatot Arifianto/Abdullah Alawi)