Nasional
Selain Vaksin Palsu, Jalur Distribusi Obat Legal Pun Seharusnya Diawasi
NU Online · Jumat, 22 Juli 2016 | 20:00 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (PP LKNU) Hisyam Said melihat sejumlah masalah di dunia farmasi di Indonesia. Menurutnya, masalah vaksin palsu merupakan satu dari sekian masalah farmasi di Indonesia yang belum menjadi perhatian pemerintah.
Hisyam Said menyebutkan masalah lalu lintas obat di Indonesia. Menurutnya, pemerintah belum maksimal dalam menjamin kualitas obat mulai dari produksi hingga pendistribusiannya.
Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kualitas obat mulai dari proses produksi, distribusi, hingga ke tangan pengguna terakhir.
“Apakah alat pendingin sudah memadai untuk menjaga stabilitas suhu yang dibutuhkan obat? Pengujian obat itu harus dilakukan. Dan ini harus dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia,” kata Hisyam Said di Jakarta, Selasa (19/7).
Menurutnya, pemerintah melalui kementerian dan badan terkait harus mengusut kasus vaksin palsu. Tetapi mereka juga wajib melindungi hak konsumen atas kualitas obat yang tidak palsu.
“Model distribusi obat harus benar. Obat yang tidak palsu pun harus dijamin. Kadang tanggal kedaluwarsanya pendek sehingga kemampuan distribusinya lemah. Ini kita masih bicara obat yang legal, belum lagi yang palsu,” kata Hisyam. (Alhafiz K)
Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (PP LKNU) Hisyam Said melihat sejumlah masalah di dunia farmasi di Indonesia. Menurutnya, masalah vaksin palsu merupakan satu dari sekian masalah farmasi di Indonesia yang belum menjadi perhatian pemerintah.
Hisyam Said menyebutkan masalah lalu lintas obat di Indonesia. Menurutnya, pemerintah belum maksimal dalam menjamin kualitas obat mulai dari produksi hingga pendistribusiannya.
Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kualitas obat mulai dari proses produksi, distribusi, hingga ke tangan pengguna terakhir.
“Apakah alat pendingin sudah memadai untuk menjaga stabilitas suhu yang dibutuhkan obat? Pengujian obat itu harus dilakukan. Dan ini harus dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia,” kata Hisyam Said di Jakarta, Selasa (19/7).
Menurutnya, pemerintah melalui kementerian dan badan terkait harus mengusut kasus vaksin palsu. Tetapi mereka juga wajib melindungi hak konsumen atas kualitas obat yang tidak palsu.
“Model distribusi obat harus benar. Obat yang tidak palsu pun harus dijamin. Kadang tanggal kedaluwarsanya pendek sehingga kemampuan distribusinya lemah. Ini kita masih bicara obat yang legal, belum lagi yang palsu,” kata Hisyam. (Alhafiz K)
Terpopuler
1
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
2
Istikmal, LF PBNU: 1 Rabiul Awal 1447 Jatuh pada Senin, Maulid Nabi 5 September
3
Rais Aam PBNU dan Sejumlah Kiai Terima Penghargaan dari Presiden Prabowo
4
NU Banten Membangkitkan Akar Rumput
5
IPNU-IPPNU dan PCINU Arab Saudi Dorong Tumbuhnya Tradisi Intelektual di Kalangan Pelajar
6
Dirut NU Online Dorong PCNU Kota Bekasi Perkuat Media dengan Ilmu Pengetahuan
Terkini
Lihat Semua
