Nasional

Temui Menag dan Mendikbud, IPNU Jalin Sinergi Cegah Radikalisme di Sekolah

Ahad, 21 Juli 2019 | 17:01 WIB

Temui Menag dan Mendikbud, IPNU Jalin Sinergi Cegah Radikalisme di Sekolah

PP IPNU saat bertemu Menag Lukman Hakim Saifuddin, Senin (22/7) di Kantor Kemenag Lapangan Banteng Jakarta.

Jakarta, NU Online
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) berkunjung ke Kantor Kementerian Agama di Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta, pada Senin (22/7). Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyambut kunjungan tersebut dengan tangan terbuka.

Ketua Umum PP IPNU Aswandi Jailani menyampaikan dua hal pokok. Pertama, terkait keresahan akibat adanya potensi radikalisme di kalangan pelajar yang belakangan tengah marak. PP IPNU merasa hal tersebut perlu disikapi dengan tegas, apalagi menyangkut kepelajaran yang memang menjadi wilayah garapan IPNU.

Dalam rangka menyikapi itu, PP IPNU berinisiatif untuk menyelenggarakan program Madrasah Deradikalisasi. Program tersebut, katanya, akan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus.

Selain itu, Aswandi mengatakan bahwa PP IPNU membutuhkan dukungan dari pihak Kemenag untuk memasuki madrasah-madrasah guna menangkal isu tersebut. Hal itu mengingat masih banyak madrasah yang menolak kehadiran IPNU ditengarai oleh perbedaan paham.

"Tujuan kami masuk ke sekolah bukan semata-mata untuk membuka komisariat saja, melainkan dalam rangka pendampingan pengembangan potensi peserta didik," tutur Aswandi.

Kedua, Aswandi juga memohon kehadiran Lukman Hakim Saifudin pada acara Konferensi Besar (Konbes) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IPNU yang akan diselenggarakan pada bulan September mendatang. Pada acara itulah, katanya, Madrasah Deradikalisasi akan dimulai. 

Lukman Hakim Saifudin merespons baik kedatangan dan program PP IPNU. Menurutnya, radikalisme di madrasah itu memang perlu diatasi bersama. Ia meminta untuk melaporkan kepadanya jika menemukan hal tersebut.

"Urusan radikalisme di sekolah sangat penting bagi kami. Maka dari itu, jika ada guru atau siapapun yang terpapar radikalisme di madrasah, beri laporannya pada kami," tuturnya. 

Lebih lanjut, Menag juga memberikan saran agar IPNU dapat menjalin sinergitas dan menjalin hubungan baik dengan kepala negara. Lukman mengatakan program ini bisa disinergikan dengan Direktorat KSKK Madrasah. Sementara untuk sekolah umum, Dinas Pendidikan setempat perlu diajak sebagai mitranya.

Putra KH Saifuddin Zuhri itu juga menyampaikan bahwa pihaknya siap membantu menyiapkan pelatihnya. Untuk hal tersebut, IPNU harus menyiapkan desain dan modul yang akan menjadi pedoman narasumber dalam menyampaikan materinya. 

“Jangan sampai narasumber bicara tidak sesuai konteks dan tujuan kegiatan. Harus dikasih koridor yang sesuai niat baik yang ingin dicapai,” pungkasnya. 

Sebelumnya, PP IPNU juga menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta pada Kamis (18/7).

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum IPNU Aswandi Jailani menyampaikan tiga hal. Pertama, berkaitan maraknya radikalisme di kalangan pelajar, IPNU di setiap jenjangnya telah juga turut berupaya melakukan kontra narasi. Persoalan ini tidak bisa dilawan oleh seorang saja atau satu lembaga saja. Tapi langkah bersama akan lebih cepat mengurangi dan mengentaskan masalah tersebut.

Dalam penjabarannya, Mendikbud menjelaskan bahwa upaya deradikalisasi telah dilakukan, namun ada masalah yang tidak kalah penting, yakni narkoba. Menurutnya, jika ditimbang, mana yang merusak antara ideologi berbahaya dan penyalahgunaan narkoba, mereka sama-sama merusak.

"Narkoba lebih parah karena dampaknya sangat terasa, namun penyebarannya tidak terlihat," katanya. 

Menurutnya, kata radikal ini memiliki makna peyoratif yang sesungguhnya memiliki makna luas, tidak tertutup hanya pada kejelekan. Karenanya, ia lebih memilih ideologi berbahaya daripada radikal.

Selanjutnya, Mendikbud menyarankan kepada PP IPNU membuat road map apa saja kegiatan yang dapat di-sounding-kan di bidang pendidikan, dan membangun komunikasi dengan daerah. Hal itu mengingat anggaran pendidikan 70 persen disalurkan di daerah. 

Kedua, lanjutnya, IPNU beberapa hari lalu juga sudah melaksanakan Focus Grup Discussion tentang Kemaritiman. Kemendikbud juga perlu berupaya untuk meningkatkan SDM di sektor tersebut mengingat negeri kita negeri yang kaya akan potensi kelautan dan kemaritimannya, mulai dari ikannya, pariwisatanya, dan sebagainya.

Ketiga, PP IPNU mengundang Mendikbud untuk hadir pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Konferensi Besar (Konbes) yang insyaallah akan digelar pada September 2019 mendatang. (Syakir NF/Fathoni)