Ansor Harus Kembali pada Model Kepemimpinan Kolektif
NU Online · Rabu, 12 Januari 2011 | 08:00 WIB
PW GP Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta menilai Kongres Ansor XIV kali ini sebagai kongres paling krusial sekaligus paling kontroversial. Kepentingan politik telah merampas independensi dan ideolog ke-Ansor-an.
"Siapa pun yang terpilih sebagai nakhoda baru Ansor dalam kongres nanti, harus mampu mengawal transisi kepemimpinan individual ke kolektif dan membatasi hasrat politiknya dari kepemimpinan sebelumnya,” ujar Akhmad Fikri AF, ketua PW GP Ansor DIY dalam rapat Panitia Ad Hoc untuk kongres Ansor.<>
"Kolektif artinya mengedepankan sistem, mendahulukan kepentingan jamaah, penguatan visi dan misi," jelasnya.
Saifullah Yusuf, ketua PP GP Ansor sekarang, memang dinilai kontroversi, sehingga suara-suara kritis bermunculan di mana-mana. Selama menjadi ketua, Saifullah melangsungkan petualangan politiknya, dari mulai duduk di PDIP, PKB, menjadi menteri, dan sekarang wakil gubernur Jawa Timur. Sepertinya, tidak ada yang sanggup ngerem akrobat Saifullah. Sehingga, belum lepas sebagai ketua umum Ansor, dia juga menjadi salah satu ketua PBNU.
"Ansor Yogya menuntut kepada pemimpin baru PP Ansor nantinya untuk mengembalikan martabat Ansor sebagai organisasi dari kecenderungan demoralisasi organisasi. PBNU juga harus tegas pada anak nakal. Jangan dibiarkan," tegas Fikri.
Ansor Yogya tidak hanya menyoroti elit politik, mereka juga menuntut agar visi sosial politik dan kebudayaan memiliki orientasi yang jelas dalam mengembangkan program-program Ansor ke depan.
"Aspirasi dari cabang-cabang Ansor se-Jogja, menyuarakan dengan keras agar Ansor dan pemimpinnya menjauhkan diri dari kepentingan politik kepartaian dan lebih mengedepankan politik kebangsaan," tambahnya. (gg/hh)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
5
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua