Australia Kembali Kucurkan Bantuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah

Jakarta, NU Online
Pemerintah Australia kembali mengucurkan bantuan untuk pendirian Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dipadukan dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Diniyah dan Madrasah Salafiyah pada sejumlah pondok pesantren dalam bentuk Madrasah Tsanawiyah Pesantren Satu Atap (MTs-PSA).

"Pembangunan madrasah bantuan Australia, tahap pertama sebanyak 46 madrasah telah terlaksana dengan baik dan tanpa ada masalah," kata Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama, Prof Dr Mohammad Ali di sela pertemuan program kemitraan Indonesia - Australia untuk pendidikan dasar, yang berlangsung di Jakarta 13-15 Mei.<>

Mohammad Ali menuturkan, kerjasama kemitraan tersebut telah dilakukan pada tahun 2006. Pemerintah Australia membantu Departemen Agama untuk membangun 500 MTs-PSA yang tersebar di berbagai lokasi di tanah air.

Pada tahun 2007 terjadi perubahan kriteria dimana pemilihan lokasi hanya diperuntukkan bagi pondok pesantren yang memiliki MI atau sederajat sehingga terjadi perubahan nama yaitu Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (MTs SA).

"Ini mengingat pesantren pada umumnya berada di daerah pedesaan, hanya mampu menampung santri yang sebagian besar berasal dari lingkungan masyarakat berstatus ekonomi kurang beruntung," kata Dirjen.

Duta Besar Australia Bill Palmer di depan para pimpinan pondok pesantren yang akan menerima bantuan pembangunan madrasah mengatakan, pemerintah Australia merasa antusias bekerjasama membangun sarana pendidikan khususnya sarana pendidikan bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Sekjen Depag Bahrul Hayat Ph. D yang mewakili Menteri Agama mengatakan, program tersebut harus berpihak pada kelompok masyarakat miskin yang berpotensi besar meningkatkan angka partisipasi kasar pada MTs, dan harus memiliki dampak berkelanjutan.

Sekjen menambahkan, bantuan Australia yang disalurkan melalui Departemen Agama seluruhnya dikelola swasta, dipercayakan kepada pondok pesantren.

Sekjen Depag berharap, kepada semua pengelola yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini, menjaga dan menjamin akuntabilitas, taat terhadap aturan, proses yang benar dan kualitas sesuai yang diharapkan. “Semua harus dipertanggungjawabkan secara benar,” katanya. (dpg/nam)