Jakarta, NU Online
Komisi VIII DPR RI akan mendengarkan laporan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali soal penyelenggaraan haji 1431 H/2010 pada Rabu (9/3) malam.
"Rabu malam dengan Menteri Agama menerima laporan haji. Sudah dua kali diundang untuk menyampaikan laporan itu tetapi banyak kegiatannya," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/3). />
Setelah melakukan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2010, menurut Politisi PKB ini, Komisi VIII akan membentuk panitia kerja (panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk menyusun BPIH tahun 2011.
Tak hanya mencermati evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2010, Karding juga akan kembali mengkritisi proses rekrutmen Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).
"Pengawasan haji ini harus dicermati ulang karena banyak laporan masyarakat proses rekrutmen melibatkan hanya orang Kemenag, tidak terbuka. Seharusnya tidak boleh begitu, mestinya melibatkan orang yang mempunyai kapasitas dan independen," tandas anggota DPR RI Dapil Jateng VI ini. (min)
Komisi VIII DPR RI akan mendengarkan laporan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali soal penyelenggaraan haji 1431 H/2010 pada Rabu (9/3) malam.
"Rabu malam dengan Menteri Agama menerima laporan haji. Sudah dua kali diundang untuk menyampaikan laporan itu tetapi banyak kegiatannya," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/3).
Setelah melakukan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2010, menurut Politisi PKB ini, Komisi VIII akan membentuk panitia kerja (panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk menyusun BPIH tahun 2011.
Tak hanya mencermati evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2010, Karding juga akan kembali mengkritisi proses rekrutmen Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).
"Pengawasan haji ini harus dicermati ulang karena banyak laporan masyarakat proses rekrutmen melibatkan hanya orang Kemenag, tidak terbuka. Seharusnya tidak boleh begitu, mestinya melibatkan orang yang mempunyai kapasitas dan independen," tandas anggota DPR RI Dapil Jateng VI ini. (min)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Menyiapkan Bekal Akhirat Sebelum Datang Kematian
2
Khutbah Jumat: Tetap Tenang dan Berpikir jernih di Tengah Arus Teknologi Informasi
3
Resmi Dilantik, Berikut Susunan Lengkap Pengurus PP ISNU Masa Khidmah 2025-2030
4
Ramai Bendera One Piece, Begini Peran Bendera Hitam dalam Revolusi Abbasiyah
5
Innalillahi, Menag 2009-2014 Suryadharma Ali Meninggal Dunia
6
Pemerintah Umumkan 18 Agustus 2025 sebagai Hari Libur Nasional
Terkini
Lihat Semua
