Warta

BWI Canangkan Gerakan Wakaf Uang

NU Online  ·  Rabu, 20 Mei 2009 | 00:18 WIB

Jakarta, NU Online
Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencanangkan gerakan wakaf produktif melalui wakaf uang (cash waqf). Gerakan ini dicanangkan dalam rangka mengembangkan dan memajukan iklim perwakafan di Indonesia.

Demikian bunyi pers rilis yang dikeluarkan oleh KH Tholhah Hasan selaku Ketua Badan Pelaksana BWI di Jakarta, Selasa, (19/5). Saat ini BWI sedang menggandeng lima bank, yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah,  Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah Indonesia.<>

Menurut Tholhah, jenis wakaf ini masih belum membumi di Indonesia, karena selama ini wakaf hanya dipahami sebatas wakaf tanah. Hal itulah yang mendorong BWI menjalin kerjasama dengan beberapa bank.

Sebagai awalan dan merupakan tanda dimulainya wakaf uang, pengurus BWI memberikan sejumlah uang untuk diwakafkan melalui BNI Syariah, di Gedung BNI, Jakarta, Selasa (19/5). Pemberian ini diterima oleh Direktur Utama BNI 46 Ahmad Baiquni.  Pihak BNI 46 kemudian memberikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) kepada Ketua BWI.

Dalam penuturan Kiai Tholhah -panggilan akrab Tholhah Hasan, wakaf uang dinilai lebih mudah dan simpel daripada wakaf tanah. Hal ini dikarenakan, selama ini wakaf tanah hanya bisa dilakukan oleh orang kaya atau tuan tanah. Sedangkan wakaf uang dapat dilakukan oleh siapapun.

Untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang, masyarakat minimal harus berwakaf senilai Rp. 1 juta. Namun, untuk jumlah dibawah itu tidak mendapatkan sertifikat.

Lebih lanjut, Kiai Tholhah juga mengatakan, dana yang telah diwakafkan tak akan berkurang, tapi justru bertambah. Dana wakaf akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman.

“Hasil dari wakaf uang, akan dialokasikan untuk peningkatan prasarana ibadah, pendidikan, dan kesejahteraan umum.Hasil dari investasi ini akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan peruntukan harta wakaf (seperti pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan), peningkatan ekonomi umat, peningkatan peradaban umat, maupun untuk peningkatan kesejahteraan umum," ungkap Kiai Thalhah. (min)