BPS Sebut Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12%, Sarbumusi: Realitas di Masyarakat Justru Sebaliknya

Jakarta, NU Online

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada Triwulan II tahun 2025 pada Selasa (5/8/2025). Menanggapi hal tersebut, Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) NU, Irham Ali Saifudin, mempertanyakan relevansi data pertumbuhan ekonomi itu dengan kondisi riil yang dialami masyarakat kelas bawah.

 

Irham menilai bahwa capaian tersebut tidak terefleksi di lapisan bawah atau dalam kenyataan hidup sehari-hari masyarakat.

"Kita tentu bersyukur dengan angka pertumbuhan 5,12 persen. Ini angka yang cukup optimistik. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa realitas yang terjadi di masyarakat kita selama 3 bulan terakhir ini justru sebaliknya?" katanya kepada NU Online Rabu (6/8/2025).

"Kenyataan di lapangan adalah banyak sektor manufaktur yang berguguran. Lihat saja sektor padat karya seperti garmen, tekstil dan industri alas kaki. Dalam catatan kami, dari semester kedua tahun lalu tinggi semester pertama tahun ini sudah ada lebih dari 80 ribu pekerja terkena PHK. Belum industri perhotelan, makanan minuman dan perdagangan. Semuanya lesu," tambahnya.

Pemerintah, menurut Irham, perlu memberikan penjelasan yang lebih detil dan membuka data terkait instrumen-instrumen utama penopang pertumbuhan 5,12 persen tersebut.

"Growth kita itu separuh lebih ditopang oleh domestic consumption. Masalahnya, masyarakat kita sebagian besar saat ini sedang menahan pengeluaran. Artinya konsumsi rumah tangga semestinya stagnan kalau tidak turun. Lihat juga rontoknya kelas menengah menjadi kelompok miskin dalam beberapa bulan terakhir," katanya.

 Bahkan untuk konsumsi rumah tangga masyarakat kita saat ini sudah subsisten, dan banyak yang sudah mulai berhutang untuk belanja konsumsi. Saya kir pemerintah harus menjelaskan hal ini," tambahnya.

Presiden Sarbumusi menyampaikan bahwa kredibilitas data pemerintah memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan investor. Ia menilai bahwa data yang andal dan transparan dari pemerintah sangat diperlukan untuk menarik minat dan keyakinan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. 

Menurutnya, kinerja investasi saat ini mengalami stagnasi dan bahkan menunjukkan kecenderungan memburuk. Irham mengatakan bahwa sepanjang semester pertama tahun ini, belum terdapat investasi asing yang signifikan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata.

"Lihat saja sektor manufaktur dan padat karya lesu. Sementara, beberapa program prioritas pemerintah seperti MBG belum terbukti bisa menjadi subtitusi atas lapangan kerja yang hilang dalam setahun terakhir. Saya kira, pemerintah harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Investor harus diyakinkan, terutama investasi asing," katanya.

Sebaliknya, Irham menengarai bila data BPS tersebut sepenuhnya benar, berarti angka disparitas meningkat. 

"Saya yakin terhadap kredibilitas data BPS. Dan bila angka pertumbuhan 5,12 persen ini benar, jangan-jangan angka disparitas ekonomi dan ketimpangan sosial kita sesungguhnya saat ini sedang naik. Jadi yang di bawah susah banget sementara yang di atas sedang panen banget," tutup Irham.