Warta

Cak Imin dan Gus Choi Tegaskan Artalyta Bukan Pengurus DPP PKB

Rab, 5 Maret 2008 | 04:59 WIB

Jakarta, NU Online
DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan Artalyta Suryani bukan lagi pengurus partai itu, bahkan jajaran partai ini tidak mengenal orang yang disebut-sebut sebagai perantara dalam kasus dugaan suap sebesar Rp6 miliar kepada jaksa kasus BLBI, UTG.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum DPP PKB  Muhaimin Iskandar dan Ketua Fraksi PKB DPR RI Effendy Choirie di Gedung DPR/MPR Jakarta terkait beredarnya informasi bahwa Artalyta merupakan Bendahara Umum DPP PKB.

<>

Muhaimin Iskandar yang biasa dipanggil Cak Imin terkejut dengan munculnya nama Artalyta yang dikaitkan dengan PKB. Padahal Artalyta sudah lama keluar dari PKB karena sibuk berbisnis. Fungsionaris DPP PKB pun banyak yang tidak mengenalnya. "Tidak benar kalau Artalyta sebagai Bendahara Umum PKB," kata Cak Imim yang juga Wakil Ketua DPR RI.

Effendy Choirie yang disapa Gus Choi juga menyatakan tidak mengenal sosok Artalyta Suryani. "Saya tegaskan ini tidak ada urusannya dengan PKB. Suryani ini juga tidak dikenal orang-orang PKB, hanya orang lain saja yang mengaitkan," kata Gus Choi yang juga salah satu Ketua FKB DPR.

Namun Gus Choi mengakui Artalyta yang dikenalnya sebagai Suryani pernah disebut-sebut memiliki jabatan struktural di jajaran DPP PKB. "Memang pernah ada yang namanya Suryani, tapi tidak aktif, tidak terlalu lama kemudian keluar," katanya.

Mengenai nama Artalyta Suryani yang sempat tercantum dalam website DPP PKB, Gus Choi mengemukakan, mungkin yang mengelola website lupa menhapus nama tersebut meski Artalyta sudah mengundurkan diri. "Yang jelas, sekarang sudah tidak ada lagi," katanya.
Salah satu Ketua Dewan Syuro DPP PKB yang juga anggota Komisi IV DPR RI Arifin Junaidi menyatakan belum pernah bertemu dengan Artalyta Suryani. “Nama Suryani memang pernah diajukan sebagai bendahara umum oleh pengurus DPP PKB. Namun dalam curriculum vitae (CV) yang masuk ke tim ’reshuffle’, tak ada foto Artalyta Suryani," katanya.

Arifin Junaidi menambahkan, dalam  CV yang pernah dikirim ke DPP PKB, Artalyta Suryani hanya menyebutkan pengusaha, tanpa disertai foto identitas. Setelah namanya  sempat disetujui menjadi bendahara umum, kemudian didaftarkan ke Depkum HAM bersama seluruh jajaran pengurus DPP PKB.

Namun setelah didaftarkan ke Depkum HAM, ternyata  Artalyta Suryani tidak bersedia dan mengundurkan diri. "Karena yang bersangkutan tidak bersedia, maka dalam setiap rapat DPP PKB Artalyta tidak pernah diundang. Karena itu, sejak awal dia tidak pernah masuk PKB," kata Arifin Junaidi.

Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Moh. Mahfud MD juga tidak mengenal Artalyta Suryani. Menurut anggota Komisi I DPR RI FKB ini, dirinya sama sekali belum pernah bertemu dengan Artalyta Suryani. Yang dia tahu bendahara PKB itu laki-laki, bukan perempuan, yaitu Erman Suparno yang kemudian menjadi Menakertrans. "Saya sama sekali tidak mengenal Artalyta Suryani," kata  calon hakim konstitusi itu.

Sosok Artalyta tidak dikenal luas di internal PKB karena bukan kader PKB. Namanya baru populer ketika menjadi  tersangka kasus dugaan suap terhadap Jaksa kasus BLBI senilai Rp 6 miliar lebih yang tertangkap tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Ahad (2/3) di Perumahan Simprug, Jakarta Selatan.

Artalyta Suryani yang juga sepupu dari konglomerat terkait BLBI Syamsul Nursalim ini juga menjadi Wakil Komisaris Utama di Indonesia Prima Properti Tbk yang 90,09 persen sahamnya dikuasai oleh First Pacific Capital Group milik Grup Salim (Liem Sie Liong dan Anthony Salim). Dua konglomerat ini tersangkut dalam kasus BLBI. (ant/mad)