Jakarta, NU Online
Dalam Pilkada yang digelar mulai Agustus 2008 mendatang, calon independen sudah bisa mengikutinya. Kondisi ini akan menimbulkan tantangan baru buat NU yang memiliki basis sampai di akar rumput.
Wakil Sekjen PBNU Syaiful Bahri Anshori menyatakan situasi ini merupakan tantangan sekeligus kesempatan bagi NU secara organisatoris. Para pemimpin NU kini memiliki ruang yang lebih luas untuk pengabdian dirinya. Namun secara organisatoris, jika tak diatur dengan baik, maka kondisi NU akan tak terurus.<>
“Jika tak diatur, ini akan mengancam eksistensi NU karena pengurusnya sibuk ngurusi kampanye. Tugas NU adalah pelayanan masyarakat, pendidikan dan dakwah,” ujarnya.
Karena itu, ia mengusulkan agar dibuat aturan yang lebih jelas bagi para pengurus NU yang tertarik dalam politik praktis seperti mengikuti Pilkada agar posisinya di NU tidak dibuat sebagai batu loncatan.
Mantan Ketua Umum PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini berpendapat sebenarnya diizinkannya calon independen adalah sesuatu yang rancu dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Disatu sisi, pemerintah membuka lebar-lebar peluang untuk membikin partai baru, namun juga memberi kesempatan bagi calon independen untuk maju. Kondisi ini berbeda dengan situasi di Barat dimana calon independen diizinkan karena jumlah partai biasanya hanya dua. “Menurut saya, ini adalah akibat dari adanya kurang kesabaran politik,” katanya. (mkf)
Dalam Pilkada yang digelar mulai Agustus 2008 mendatang, calon independen sudah bisa mengikutinya. Kondisi ini akan menimbulkan tantangan baru buat NU yang memiliki basis sampai di akar rumput.
Wakil Sekjen PBNU Syaiful Bahri Anshori menyatakan situasi ini merupakan tantangan sekeligus kesempatan bagi NU secara organisatoris. Para pemimpin NU kini memiliki ruang yang lebih luas untuk pengabdian dirinya. Namun secara organisatoris, jika tak diatur dengan baik, maka kondisi NU akan tak terurus.<>
“Jika tak diatur, ini akan mengancam eksistensi NU karena pengurusnya sibuk ngurusi kampanye. Tugas NU adalah pelayanan masyarakat, pendidikan dan dakwah,” ujarnya.
Karena itu, ia mengusulkan agar dibuat aturan yang lebih jelas bagi para pengurus NU yang tertarik dalam politik praktis seperti mengikuti Pilkada agar posisinya di NU tidak dibuat sebagai batu loncatan.
Mantan Ketua Umum PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini berpendapat sebenarnya diizinkannya calon independen adalah sesuatu yang rancu dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Disatu sisi, pemerintah membuka lebar-lebar peluang untuk membikin partai baru, namun juga memberi kesempatan bagi calon independen untuk maju. Kondisi ini berbeda dengan situasi di Barat dimana calon independen diizinkan karena jumlah partai biasanya hanya dua. “Menurut saya, ini adalah akibat dari adanya kurang kesabaran politik,” katanya. (mkf)
Terpopuler
1
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
2
Istikmal, LF PBNU: 1 Rabiul Awal 1447 Jatuh pada Senin, Maulid Nabi 5 September
3
Rais Aam PBNU dan Sejumlah Kiai Terima Penghargaan dari Presiden Prabowo
4
NU Banten Membangkitkan Akar Rumput
5
IPNU-IPPNU dan PCINU Arab Saudi Dorong Tumbuhnya Tradisi Intelektual di Kalangan Pelajar
6
Dirut NU Online Dorong PCNU Kota Bekasi Perkuat Media dengan Ilmu Pengetahuan
Terkini
Lihat Semua
