Jeddah, NU Online
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Said Abdullah menilai haji merupakan ibadah yang harus mendapatkan dukungan semua pihak. Karena itu, tidak boleh ada niat untuk menjadikan haji sebagai bisnis karena hanya akan semakin menurunkan pelayanan terhadap para jamaah yang merupakan tamu Allah.
"Jangan ada kapitalisasi dalam penyelenggaraan haji, karena hal tersebut akan mendorong pelayanan haji semakin menurun,"kata Said Abdullah dalam dialog di Media Center Haji (MCH) Jeddah, Arab Saudi, Sabtu (22/11).<>
Said menilai upaya kapitalisasi terhadap haji mulai terlihat, terutama yang terkait dengan masalah pelayanan terhadap jamaah haji. Said mencontohkan, pemondokan bagi jamaah haji seharusnya mendapatkan pengawasan yang ketat dengan dibuatkan standarisasi. Namun contoh kecil ini saja tidak dilakukan.
"Idealnya pemerintah Arab Saudi menerapkan standarisasi untuk setiap gedung atau hotel bagi jamaah. Harus ada kriterianya, seperti golongan A, B hingga D dan ditetapkan tarip sewanya," terangnya.
Dengan cara seperti itu lanjut Said, kelayakan pemondokan akan dapat dipertanggungjawabkan dan kapitalisasi haji dapat dihindari.
Said juga menyinggung persoalan transportasi. Menurutnya, harusnya Pemerintah Arab Saudi membuat aturan yang ketat sehingga dapat memperlancar seluruh proses pelayanan terhadap tamu Allah. (dtc)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Said Abdullah menilai haji merupakan ibadah yang harus mendapatkan dukungan semua pihak. Karena itu, tidak boleh ada niat untuk menjadikan haji sebagai bisnis karena hanya akan semakin menurunkan pelayanan terhadap para jamaah yang merupakan tamu Allah.
"Jangan ada kapitalisasi dalam penyelenggaraan haji, karena hal tersebut akan mendorong pelayanan haji semakin menurun,"kata Said Abdullah dalam dialog di Media Center Haji (MCH) Jeddah, Arab Saudi, Sabtu (22/11).<>
Said menilai upaya kapitalisasi terhadap haji mulai terlihat, terutama yang terkait dengan masalah pelayanan terhadap jamaah haji. Said mencontohkan, pemondokan bagi jamaah haji seharusnya mendapatkan pengawasan yang ketat dengan dibuatkan standarisasi. Namun contoh kecil ini saja tidak dilakukan.
"Idealnya pemerintah Arab Saudi menerapkan standarisasi untuk setiap gedung atau hotel bagi jamaah. Harus ada kriterianya, seperti golongan A, B hingga D dan ditetapkan tarip sewanya," terangnya.
Dengan cara seperti itu lanjut Said, kelayakan pemondokan akan dapat dipertanggungjawabkan dan kapitalisasi haji dapat dihindari.
Said juga menyinggung persoalan transportasi. Menurutnya, harusnya Pemerintah Arab Saudi membuat aturan yang ketat sehingga dapat memperlancar seluruh proses pelayanan terhadap tamu Allah. (dtc)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Menyiapkan Bekal Akhirat Sebelum Datang Kematian
2
Khutbah Jumat: Tetap Tenang dan Berpikir jernih di Tengah Arus Teknologi Informasi
3
Resmi Dilantik, Berikut Susunan Lengkap Pengurus PP ISNU Masa Khidmah 2025-2030
4
Ramai Bendera One Piece, Begini Peran Bendera Hitam dalam Revolusi Abbasiyah
5
Innalillahi, Menag 2009-2014 Suryadharma Ali Meninggal Dunia
6
Pemerintah Umumkan 18 Agustus 2025 sebagai Hari Libur Nasional
Terkini
Lihat Semua
