Jakarta, NU Online
Anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah luar negeri, Djoko Susilo, kepada pers, Senin (23/3), mengatakan bahwa anggota Kongres Amerika Serikat, Eni FH Faleomavaega dan Donald M Payne, telah melecehkan Indonesia. Pasalnya, Faleomavaega pada 5 Maret lalu mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi fakta-fakta yang yang tidak berimbang dan menggunakan kata-kata yang tidak pantas tentang kondisi yanga ada di Papua.
"Surat ini saya rasa sudah keterlaluan. Presiden tidak perlu menjawab," tegas Djoko, dan menambahkan bahwa Faleomavaega hendak "mengobok-obok" kedaulatan NKRI.<>
Dalam suratnya itu, Faleomavaega secara terang-terangan menilai pelaksanaan otonomi khusus (otsus) di Papua telah gagal.
"Itu sebabnya berulang kali kami meminta Anda bekerja sama dengan Kongres AS dan PBB untuk membuat perencanaan yang bisa menjamin implementasi otsus di Papua efektif. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan bantuan instansi internasional seperti USAID," tulis Faleomavaega dalam suratnya.
"Presiden Republik Indonesia itu dianggap 'adipati'-nya saja," kata Djoko, sambil menambahkan, Indonesia tidak menolak sikap kritis negara sahabat, tetapi semstinya disampaikan dengan etika dan tetap menghormati kedaulatan setiap negara. (kom/dar)
Anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah luar negeri, Djoko Susilo, kepada pers, Senin (23/3), mengatakan bahwa anggota Kongres Amerika Serikat, Eni FH Faleomavaega dan Donald M Payne, telah melecehkan Indonesia. Pasalnya, Faleomavaega pada 5 Maret lalu mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi fakta-fakta yang yang tidak berimbang dan menggunakan kata-kata yang tidak pantas tentang kondisi yanga ada di Papua.
"Surat ini saya rasa sudah keterlaluan. Presiden tidak perlu menjawab," tegas Djoko, dan menambahkan bahwa Faleomavaega hendak "mengobok-obok" kedaulatan NKRI.<>
Dalam suratnya itu, Faleomavaega secara terang-terangan menilai pelaksanaan otonomi khusus (otsus) di Papua telah gagal.
"Itu sebabnya berulang kali kami meminta Anda bekerja sama dengan Kongres AS dan PBB untuk membuat perencanaan yang bisa menjamin implementasi otsus di Papua efektif. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan bantuan instansi internasional seperti USAID," tulis Faleomavaega dalam suratnya.
"Presiden Republik Indonesia itu dianggap 'adipati'-nya saja," kata Djoko, sambil menambahkan, Indonesia tidak menolak sikap kritis negara sahabat, tetapi semstinya disampaikan dengan etika dan tetap menghormati kedaulatan setiap negara. (kom/dar)
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua
