FKB Dukung UU Pelayaran untuk Memperkuat Pelabuhan Nasional

Jakarta, NU Online
Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI mendukung disahkannya Undang-Undang (UU) Pelayaran. Keberadaan UU tersebut memperkuat posisi dan manajemen pengelolaan pelabuhan nasional agar bisa bersaing dengan luar negeri.

Pendapat tersebut dikemukakan Anggota FKB dan Anggota Komisi V DPR RI Abdullah Azwar Anas kepada wartawan di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Selasa (8/4).<>

Anas menilai, pelabuhan di Indonesia belum kuat. Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah agar membuat aturan yang lebih cepat. “FKB sendiri telah bertemu bersama-sama tim perumus untuk mengakomodir pasal-pasal krusial. Karena itu, sudah terjadi kesepakatan penyempurnaan pasal tertentu, sehingga apa yang diinginkan teman-teman serikat pekerja Pelindo sudah ditampung,” ujarnya.

Ia juga menanggapi unjuk rasa ribuan pekerja Pelayaran Indonesia (Pelindo) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pelayaran Indonesia (SPPI) di Jakarta, Selasa (8/4). Menurutnya, aksi yang menolak UU tersebut merupakan dorongan bagi keberadaan UU Pelayaran.

"Justru demo itu menjadi 'vitamin' bagi UU ini nanti, karena UU ini mendorong pelabuhan di Indonesia untuk mampu bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia,"  ujar Anas yang juga Ketua Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

Unjuk rasa itu, kata Anas, jika PT Pelindo tetap ingin monopoli pelayaran nasional. Padahal, keberadaan UU itu, katanya, juga untuk membatasi peran Pelindo agar tak bisa melakukan monopoli lagi.

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal memastikan tidak akan ada pemecatan terhadap pekerja Pelindo. Disahkannya UU itu, pelayaran Indonesia akan semakin bersaing dengan dunia internasional. "Yang difokuskan dalam UU ini adalah desentralisasi, transparansi, dan BUMN harus mampu bersaing," ujar Jusman.

Sekretaris Pelindo Cabang Tanjung Priok, Hambar Wiyadi, berpendapat jika UU Pelayaran itu akan mengancam rasionalisasi 4.680 pekerja Pelindo. "Jasa perairan akan diambil alih pemerintah," katanya.

Unjuk rasa pekerja Pelindo membuat macet Jalan Raya Gatot Soebroto di depan Gedung DPR, tapi berlangsung tertib dan puluhan aparat keamanan. (nif/rif/fkb)