Warta
FKB Lamongan Desak Pemkab Atasi Kelangkaan Pupuk
NU Online · Sabtu, 17 Januari 2009 | 08:05 WIB
Lamongan, NU Online
Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan perwakilan Rakyat Daerah (FKB DPRD) II kabupaten Lamongan mendesak pemerintah kota (pemkab) setempat untuk membentuk dana. menurut FKB langkah ini mutlak diperlukan untuk keperluan membeli pupuk.
''Pembelian pupuk dari dana cadangan tersebut untuk dipakai mengatasi problem kelangkaan pupuk yang setiap tahun dialami para petani di Lamongan,'' kata Ketua FKB DPRD Lamongan, Miftahul Huda kepada Radar Bojonegoro, Jumat (16/1).<>
Menurutnya, meski jatah pupuk untuk Lamongan mengalami kenaikan setiap tahun, namun di lapangan selalu terjadi kelangkaan pupuk setiap tahun. Itu berarti stok pupuk yang disiapkan harus jauh di atas prediksi kebutuhan pupuk yang ada.
''Dengan adanya dana cadangan tersebut akan bisa untuk menyiapkan stok pupuk dalam jumlah besar di atas prediksi kebutuhan yang ada,'' ungkapnya.
Miftah menjelaskan, pembentukan dana cadangan memang tidak diperbolehkan. Hal itu dibuktikan dengan dicabutnya perda nomor 07/2007 tentang dana cadangan. Namun pencabutan perda tentang dana cadangan tersebut disebabkan di dalamnya tidak diatur secara jelas peruntukannya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta untuk dicabut.
''Tetapi kalau dana cadangan itu jelas peruntukannya, misalnya untuk membeli pupuk bagi petani, dipastikan tidak ada masalah,'' terangnya. (JP)
Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan perwakilan Rakyat Daerah (FKB DPRD) II kabupaten Lamongan mendesak pemerintah kota (pemkab) setempat untuk membentuk dana. menurut FKB langkah ini mutlak diperlukan untuk keperluan membeli pupuk.
''Pembelian pupuk dari dana cadangan tersebut untuk dipakai mengatasi problem kelangkaan pupuk yang setiap tahun dialami para petani di Lamongan,'' kata Ketua FKB DPRD Lamongan, Miftahul Huda kepada Radar Bojonegoro, Jumat (16/1).<>
Menurutnya, meski jatah pupuk untuk Lamongan mengalami kenaikan setiap tahun, namun di lapangan selalu terjadi kelangkaan pupuk setiap tahun. Itu berarti stok pupuk yang disiapkan harus jauh di atas prediksi kebutuhan pupuk yang ada.
''Dengan adanya dana cadangan tersebut akan bisa untuk menyiapkan stok pupuk dalam jumlah besar di atas prediksi kebutuhan yang ada,'' ungkapnya.
Miftah menjelaskan, pembentukan dana cadangan memang tidak diperbolehkan. Hal itu dibuktikan dengan dicabutnya perda nomor 07/2007 tentang dana cadangan. Namun pencabutan perda tentang dana cadangan tersebut disebabkan di dalamnya tidak diatur secara jelas peruntukannya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta untuk dicabut.
''Tetapi kalau dana cadangan itu jelas peruntukannya, misalnya untuk membeli pupuk bagi petani, dipastikan tidak ada masalah,'' terangnya. (JP)
Terpopuler
1
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tetap Gelar Aksi, Tuntut Mundur Bupati Sudewo
2
5 Poin Maklumat PCNU Pati Jelang Aksi 13 Agustus 2025 Esok
3
Harlah Ke-81 Gus Mus, Ketua PBNU: Sosok Guru Bangsa yang Meneladankan
4
Obat bagi Jiwa yang Kesepian
5
Innalillahi, A'wan Syuriyah PWNU Jabar KH Awan Sanusi Wafat
6
RMINU Jakarta Komitmen Bentuk Kader Antitawuran dengan Penguatan Karakter
Terkini
Lihat Semua
