Denpasar, NU Online
Gubernur Bali Made Mangku Pastika menolak melaksanakan isi UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena dinilai bertentangan dengan nilai sosiologis dan filosofis masyarakat.
“Bali tak bisa melaksanakan UU tersebut karena bertentangan nilai sosiologis dan filosofis, ini seperti pernyataan sikap Pemerintah Bali sebelumnya,” ujar Pastika, Kamis (25/3).<<>br />
Dimotori I Gusti Ngurah Harta, koordinator komponen Rakyat Bali (KRB), mereka mendatangi Kantor Gubernuran. Di hadapan tokoh masyarakat dan berbagai elemen seperti pemuda, LSM, akademisi, LBH, Pastika tetap menegaskan sikap penolakan menjelang digelarnya sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutuskan hasil judicial review atau uji materi atas UU Pornografi yang diajukan komponen Aliansi Bhineka Tunggal Ika di Jakarta.
Gubernur Bali dan Ketua DPRD telah menandatangani surat pernyataan menolak UU ini pada 2008 lalu untuk dikirimkan ke Presiden dan DPR.
"Bali adalah The Island of Peace. Kami juga menolak kejahatan pornografi tapi UU ini tidak sesuai sosiologis Indonesia yang beragam,” kata dia.
Namun Pastika secara pribadi juga tak setuju jika ada seniman memproduksi benda yang terlihat porno seperti gantungan kunci berbentuk alat kelamin pria.
"Kalau lukisan soal keindahan tubuh perempuan asal tidak terlalu vulgar ya tidak masalah," ujarnya.
Menurut dia meskipun UU ini sudah disahkan namun akan sulit diimplementasikan oleh semua daerah di Indonesia.
“Kalau UU itu efektif, tak akan ada siaran televisi, internet yang cukup dekat dengan definisi porno dalam UU tersebut. Kenyataannya tetap saja ada siaran televisi sehingga tak ada gunanya UU itu kan,” katanya enteng. (syf)
Gubernur Bali Made Mangku Pastika menolak melaksanakan isi UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena dinilai bertentangan dengan nilai sosiologis dan filosofis masyarakat.
“Bali tak bisa melaksanakan UU tersebut karena bertentangan nilai sosiologis dan filosofis, ini seperti pernyataan sikap Pemerintah Bali sebelumnya,” ujar Pastika, Kamis (25/3).<<>br />
Dimotori I Gusti Ngurah Harta, koordinator komponen Rakyat Bali (KRB), mereka mendatangi Kantor Gubernuran. Di hadapan tokoh masyarakat dan berbagai elemen seperti pemuda, LSM, akademisi, LBH, Pastika tetap menegaskan sikap penolakan menjelang digelarnya sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutuskan hasil judicial review atau uji materi atas UU Pornografi yang diajukan komponen Aliansi Bhineka Tunggal Ika di Jakarta.
Gubernur Bali dan Ketua DPRD telah menandatangani surat pernyataan menolak UU ini pada 2008 lalu untuk dikirimkan ke Presiden dan DPR.
"Bali adalah The Island of Peace. Kami juga menolak kejahatan pornografi tapi UU ini tidak sesuai sosiologis Indonesia yang beragam,” kata dia.
Namun Pastika secara pribadi juga tak setuju jika ada seniman memproduksi benda yang terlihat porno seperti gantungan kunci berbentuk alat kelamin pria.
"Kalau lukisan soal keindahan tubuh perempuan asal tidak terlalu vulgar ya tidak masalah," ujarnya.
Menurut dia meskipun UU ini sudah disahkan namun akan sulit diimplementasikan oleh semua daerah di Indonesia.
“Kalau UU itu efektif, tak akan ada siaran televisi, internet yang cukup dekat dengan definisi porno dalam UU tersebut. Kenyataannya tetap saja ada siaran televisi sehingga tak ada gunanya UU itu kan,” katanya enteng. (syf)
Terpopuler
1
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
2
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
3
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
4
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
5
Kurangi Ketergantungan Gadget, Menteri PPPA Ajak Anak Hidupkan Permainan Tradisional
6
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
Terkini
Lihat Semua
