Gus Mus Enggan Tanggapi Pro-Kontra Pemimpin Perempuan

Surabaya, NU Online
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Mustofa Bisri (Gus Mus) enggan menanggapi pendapat pro dan kontra terkait boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Menurutnya, hal itu merupakan isu ‘kuno’.

”Itu nggak usah ditanyakan lagi, soal itu sudah ‘lawas’ (kuno),” ujar Gus Mus usai menghadiri acara ‘Khadijah Bershalawat’ yang digelar Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial NU Khadijah, di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (20/4) kemarin.<>

Saat itu, Gus Mus didampingi Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, yang merupakan satu-satunya calon gubernur Jatim dari kalangan perempuan pada Pemilihan Gubernur yang akan digelar Juli mendatang.

Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa Syuriyah Pengurus Wilayah NU Jatim akan mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya bagi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin. Namun, isu itu segera dibantah Rais Syuriyah PWNU Jatim KH Miftakhul Achyar.

Ia menjelaskan, calon gubernur (cagub) atau calon wakil gubernur (cawagub) Jatim yang ada saat ini, belum ada yang memenuhi kriteria fikih, semua darurat. “Nah, kalau darurat itu tidak beda antara laki-laki dengan perempuan. Tinggal siapa cagub yang paling menonjol agama atau fikihnya,” terangnya.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Hasyim Muzadi menilai, pendapat pro dan kontra di kalangan umat Islam terhadap keberadaan pemimpin perempuan hanya sebatas sebagai kepala negara. Selain itu, perempuan diperbolehkan untuk menjadi pemimpin atau pejabat publik, seperti, menteri, gubernur atau bupati.

“(jabatan) di bawah (kepala negara) ini tidak masalah. Karena dia (perempuan) bertanggung jawab secara untuh terhadap sebuah negara,” terang Hasyim.

Menurutnya, keberadaan perempuan sebagai kepala negara pun masih terjadi perbedaan pendapat. Meski demikian, di beberapa negara Islam atau sebagai besar warganya umat Islam, terdapat kepala negara perempuan. (sin/sbh/rif)