Warta
Gus Sholah Desak Pemerintah Wujudkan Keadilan dan Kemakmuran
NU Online · Selasa, 18 Januari 2011 | 01:00 WIB
Jakarta, NU Online
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) mendesak pemerintah untuk segera mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat dan bangsa. Hal ini mengingat fakta bahwa masih banyak kantong-kantong kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut adik kandung mantan Presiden Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid ini, pemerintah juga harus membuktikan keseriusannya dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan terhadap seluruh komponen bangsa. Pemerintah harus berani menindak para pelanggar HAM dan dan melindungi kebebasan berpendapat.<>
"Saat ini masih merebak kekerasan atas nama agama, kebebasan berpendapat dan pers yang masih dibiarkan oleh negara. Imunitas terhadap pelanggaran HAM masih sangat jelas," kata cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari ini.
Menurut Gus Sholah, amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karenanya, pemerintah harus memberikan perhatian terhadap korban pelanggaran HAM dan para buruh migran yang mendapatkan perlakuan buruk di berbagai negara.
Lebih lanjut, Gus Sholah menegaskan, bila pemerintah mengabaikan permasalahan-permasalahan tersebut, berarti ada kesenjangan antara ucapan dan tindakan atau antara pernyataan dan kenyataan. (min)
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) mendesak pemerintah untuk segera mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat dan bangsa. Hal ini mengingat fakta bahwa masih banyak kantong-kantong kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut adik kandung mantan Presiden Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid ini, pemerintah juga harus membuktikan keseriusannya dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan terhadap seluruh komponen bangsa. Pemerintah harus berani menindak para pelanggar HAM dan dan melindungi kebebasan berpendapat.<>
"Saat ini masih merebak kekerasan atas nama agama, kebebasan berpendapat dan pers yang masih dibiarkan oleh negara. Imunitas terhadap pelanggaran HAM masih sangat jelas," kata cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari ini.
Menurut Gus Sholah, amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karenanya, pemerintah harus memberikan perhatian terhadap korban pelanggaran HAM dan para buruh migran yang mendapatkan perlakuan buruk di berbagai negara.
Lebih lanjut, Gus Sholah menegaskan, bila pemerintah mengabaikan permasalahan-permasalahan tersebut, berarti ada kesenjangan antara ucapan dan tindakan atau antara pernyataan dan kenyataan. (min)
Terpopuler
1
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tetap Gelar Aksi, Tuntut Mundur Bupati Sudewo
2
Obat bagi Jiwa yang Kesepian
3
Harlah Ke-81 Gus Mus, Ketua PBNU: Sosok Guru Bangsa yang Meneladankan
4
RMINU Jakarta Komitmen Bentuk Kader Antitawuran dengan Penguatan Karakter
5
Innalillahi, A'wan Syuriyah PWNU Jabar KH Awan Sanusi Wafat
6
Pesantren Jawaban Kebutuhan Pendidikan Karakter dalam Dinamika Kota Global
Terkini
Lihat Semua
