Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menilai pemerintah gamang dalam menghadapi aliran Ahmadiyah terkait dengan rencana penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang terus ditunda-tunda.
“Penyelesaian masalah ini tergantung pada political will pemerintah. Kita memiliki Pancasila sebagai panduan, ada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, ada persatuan. Ukuran-ukurannya disitu,” katanya kepada NU Online, Selasa (6/5).<>
Pengasuh Ponpes Mahasiswa Al Hikam Malang ini juga meminta agar keputusan yang dibuat oleh pemerintah mempertimbangkan faktor keamanan bagi masyarakat dan bagi anggota jamaah Ahmadiyah. “Keputusan yang dibuat jangan sampai malah menimbulkan kekacauan,” ujarnya.
Ditegaskannya, NU menganggap Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang dari ajaran Islam, namun apakah aliran ini boleh berdiri atau tidak adalah urusan negara.
“NU punya kewajiban meluruskan ajaran yang bengkok melalui pendekatan dakwah dan pencerahan agama dan jangan sampai ada orang NU yang masuk ke sana,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono juga menyatakan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah jangan sampai memicu kekerasan dan korban jiwa karena pengikut Ahmadiyah juga warga negara Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Mardiyanto juga menegaskan SKB yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung ini akan dibuat dengan teliti dan cermat karena produk SKB ini akan menjadi acuan berlakunya hukum positif di Indonesia. (mkf)
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menilai pemerintah gamang dalam menghadapi aliran Ahmadiyah terkait dengan rencana penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang terus ditunda-tunda.
“Penyelesaian masalah ini tergantung pada political will pemerintah. Kita memiliki Pancasila sebagai panduan, ada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, ada persatuan. Ukuran-ukurannya disitu,” katanya kepada NU Online, Selasa (6/5).<>
Pengasuh Ponpes Mahasiswa Al Hikam Malang ini juga meminta agar keputusan yang dibuat oleh pemerintah mempertimbangkan faktor keamanan bagi masyarakat dan bagi anggota jamaah Ahmadiyah. “Keputusan yang dibuat jangan sampai malah menimbulkan kekacauan,” ujarnya.
Ditegaskannya, NU menganggap Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang dari ajaran Islam, namun apakah aliran ini boleh berdiri atau tidak adalah urusan negara.
“NU punya kewajiban meluruskan ajaran yang bengkok melalui pendekatan dakwah dan pencerahan agama dan jangan sampai ada orang NU yang masuk ke sana,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono juga menyatakan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah jangan sampai memicu kekerasan dan korban jiwa karena pengikut Ahmadiyah juga warga negara Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Mardiyanto juga menegaskan SKB yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung ini akan dibuat dengan teliti dan cermat karena produk SKB ini akan menjadi acuan berlakunya hukum positif di Indonesia. (mkf)
Terpopuler
1
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
2
Istikmal, LF PBNU: 1 Rabiul Awal 1447 Jatuh pada Senin, Maulid Nabi 5 September
3
Rais Aam PBNU dan Sejumlah Kiai Terima Penghargaan dari Presiden Prabowo
4
NU Banten Membangkitkan Akar Rumput
5
IPNU-IPPNU dan PCINU Arab Saudi Dorong Tumbuhnya Tradisi Intelektual di Kalangan Pelajar
6
Dirut NU Online Dorong PCNU Kota Bekasi Perkuat Media dengan Ilmu Pengetahuan
Terkini
Lihat Semua
