Kudus, NU Online
Masih ditemukannya berbagai tindak kekerasan terhadap anak, menunjukkan implementasi UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini bisa disebabkan kurangnya sosialisasi UU tersebut kepada masyarakat bawah.
Demikian pernyataan Sekretaris PC Fatayat Kabupaten Kudus Siti Malaiha Dewi kepada pers Ahad kemarin menanggapi maraknya tindak kriminalitas terhadap anak di berbagai daerah.<>
Menurut Dosen STAIN Kudus ini, memberikan perlindungan hukum kepada anak tidak hanya disaat ditemukan penganiayaan atau akibat kriminalitas lainnya tetapi juga perlu memberikan hak hidup, hak berkembang, hak bersuara dan hak partisipasi.
“Termasuk juga pemerintah kabupaten dalam membuat kebijakan yang obyeknya anak seharusnya dikutsertakan dalam pembahasan. Dengan begitu anak bisa memberikan pengetahuan dan pandangan melalui sudut pandang anak," kata aktifis yang juga sebagai ketua Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Kudus.
Disamping itu, ketua Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Kudus ini menilai, di lingkungan keluarga hak dan perlindungan anak masih banyak ditemukan penyelewengan. Misalnya, masih ditemukan perlakuan orang tua kepada anak yang belum memberikan hak anak hingga di dunia pendidikan.
''Meskipun niatnya baik, namun jika kenyataan untuk mendidik dan mencerdaskan anaknya hingga anak tersebut merasa bosan dan bahkan stress, ini yang patut diperhatikan. Karena bagaimanapun juga masa kekanak-kanakan anak adalah masa keemasan pada usia anak, yang harus diberikan. Dan kenapa harus direnggut?" kata Malaiha Dewi. (adb)
Masih ditemukannya berbagai tindak kekerasan terhadap anak, menunjukkan implementasi UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini bisa disebabkan kurangnya sosialisasi UU tersebut kepada masyarakat bawah.
Demikian pernyataan Sekretaris PC Fatayat Kabupaten Kudus Siti Malaiha Dewi kepada pers Ahad kemarin menanggapi maraknya tindak kriminalitas terhadap anak di berbagai daerah.<>
Menurut Dosen STAIN Kudus ini, memberikan perlindungan hukum kepada anak tidak hanya disaat ditemukan penganiayaan atau akibat kriminalitas lainnya tetapi juga perlu memberikan hak hidup, hak berkembang, hak bersuara dan hak partisipasi.
“Termasuk juga pemerintah kabupaten dalam membuat kebijakan yang obyeknya anak seharusnya dikutsertakan dalam pembahasan. Dengan begitu anak bisa memberikan pengetahuan dan pandangan melalui sudut pandang anak," kata aktifis yang juga sebagai ketua Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Kudus.
Disamping itu, ketua Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Kudus ini menilai, di lingkungan keluarga hak dan perlindungan anak masih banyak ditemukan penyelewengan. Misalnya, masih ditemukan perlakuan orang tua kepada anak yang belum memberikan hak anak hingga di dunia pendidikan.
''Meskipun niatnya baik, namun jika kenyataan untuk mendidik dan mencerdaskan anaknya hingga anak tersebut merasa bosan dan bahkan stress, ini yang patut diperhatikan. Karena bagaimanapun juga masa kekanak-kanakan anak adalah masa keemasan pada usia anak, yang harus diberikan. Dan kenapa harus direnggut?" kata Malaiha Dewi. (adb)
Terpopuler
1
Lembaga Falakiyah PBNU Ikhbarkan 1 Dzulqa’dah 1445 H Jatuh pada Jumat 10 Mei 2024
2
Khutbah Jumat: Bukan Keturunan Jadikan Mulia, Ketakwaanlah Pembedanya
3
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Wujud Raos Syukur marang Gusti Allah
4
Cetak Ahli Falak, Pesantren Tambakberas Ajarkan Santri Kitab Sullamun Nairoin hingga Praktik Lapangan
5
Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 13: Larangan Membangga-banggakan Garis Keturunan
6
Kilas Balik Timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne 1956
Terkini
Lihat Semua
