Jakarta, NU Online
Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur (Jatim) Wahyudi Purnomo sebagai tersangka penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT) menjadi pelajaran besar bagi penyelenggaran Pemilu 2009. Sebab, KPU memang seharusnya juga ikut meneken menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil.
Khofifah Indar Parawansa enggan mengomentari lebih jauh masalah penetapan tersangka atas Ketua KPUD Jatim. Ia menyerahkan kepada kuasa hukumnya terkait hal itu. Namun, ia menekankan bahwa penyelenggaraaan pemilu yang jujur dan adil memang juga harus dilakukan oleh penyelenggaranya.<>
“Selama ini, ada penandatanganan bahwa setiap kandidat harus siap menang dan siap kalah. Seharusnya, perlu ada penandatanganan juga dari penyelenggara pemilu untuk jurdil,” kata Khofifah di Jakarta, Kamis (19/2).
Walaupun Pilgub Jatim telah usai, kata Khofifah, dia berkomitmen untuk mengampanyekan pemilu yang jurdil. Untuk itu, Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini menilai perlu ada deklarasi penyelenggaraan Pemilu 2009 secara jurdil. Hal ini bercermin pada kasus Pilgub Jatim yang dipenuhi kecurangan.
"Di depan agenda bangsa ini cukup banyak. Ada pileg, ada pilpres. Jika kandidatnya saja yang melakukan penandatangan, penyelenggaranya tidak, ya bagaimana?" ujarnya. (Inl)
Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur (Jatim) Wahyudi Purnomo sebagai tersangka penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT) menjadi pelajaran besar bagi penyelenggaran Pemilu 2009. Sebab, KPU memang seharusnya juga ikut meneken menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil.
Khofifah Indar Parawansa enggan mengomentari lebih jauh masalah penetapan tersangka atas Ketua KPUD Jatim. Ia menyerahkan kepada kuasa hukumnya terkait hal itu. Namun, ia menekankan bahwa penyelenggaraaan pemilu yang jujur dan adil memang juga harus dilakukan oleh penyelenggaranya.<>
“Selama ini, ada penandatanganan bahwa setiap kandidat harus siap menang dan siap kalah. Seharusnya, perlu ada penandatanganan juga dari penyelenggara pemilu untuk jurdil,” kata Khofifah di Jakarta, Kamis (19/2).
Walaupun Pilgub Jatim telah usai, kata Khofifah, dia berkomitmen untuk mengampanyekan pemilu yang jurdil. Untuk itu, Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini menilai perlu ada deklarasi penyelenggaraan Pemilu 2009 secara jurdil. Hal ini bercermin pada kasus Pilgub Jatim yang dipenuhi kecurangan.
"Di depan agenda bangsa ini cukup banyak. Ada pileg, ada pilpres. Jika kandidatnya saja yang melakukan penandatangan, penyelenggaranya tidak, ya bagaimana?" ujarnya. (Inl)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
2
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal
3
Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan
4
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
5
Gus Yahya Cerita Pengkritik Tajam, tapi Dukung Gus Dur Jadi Ketum PBNU Lagi
6
Ketua PBNU: Bayar Pajak Bernilai Ibadah, Tapi Korupsi Bikin Rakyat Sakit Hati
Terkini
Lihat Semua
