Kita harus Kembali ke Orientasi Kelautan

Jakarta, NU Online
Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan pernah mengalam kejayaan ketika berorientasi kepada sektor maritin. Namun hal tersebut telah sirna seiring dengan berubahnya orientasi pada darat. Untuk bisa mengulang kejayaan tersebut, kita harus merubah kembali orientasinya pada kelautan.

Demikian dituturkan oleh Gus Dur dalam acara bedah buku Reformasi Administrasi; Kajian Komparatif Tiga Presiden yang disusun oleh Lalu Misbah Hidayat di Jakarta, Jum’at.

Menurut mantan ketua umum PBNU ini, orientasi ke darat terjadi setelah Sultan Agung dari Mataram gagal dalam serangannya ke VOC melalui pengepungan di laut. Selanjutnya Sultan Agung menyerang melalui darat dan mengepung Batavia secara total. Ia bermukim di Paseban, tempat rakyat menghadap kepadanya (sebo).

Menurut mantan presiden RI ke 4 ini, administrasi pemerintah sangat ditentukan oleh orientasi politiknya. Dalam upaya kembali ke orientasi kelautan ini, administrasi negara harus ditata kembali agar tidak merusak pola kehidupan di alam modern ini.

Pada masa pemerintahannya, Gus Dur membentuk departemen kelautan perikanan yang mencakup 70 persen wilayah Indoensia. Gus Dur juga mengangkat pimpinan TNI dari angkatan laut.

Lalu Misbah menilai kepemimpinan BJ Habibie, Gus Dur, dan Megawati belum melalukan reformasi birokrasi secara memadai. Habibie cukup produktif dalam menerbitkan UU yang bisa digunakan sebagai paying hukum dalam menjalankan feformasi. Namun ia terjatuh karena lepasnya Timor Timur dari Indonesia.

Mengenai Gus Dur. Misbah menyorot seringnya bongkar pasang kabinet yang menjadi sebab timbulnya konflik antar Gus Dur dengan parpol yang dulu menjadi pendukungnya yang akhirnya menyebabkan ia diimpeachment. Namun Gus Dur dinilai berhasil dalam melakukan reformasi ditubuh TNI.

Era Megawati dinilainya tidak banyak mengalami perubahan birokrasi. Ia hanya meneruskan kebijakan presiden terdahulu. Putri presiden RI pertama ini dikritik atas divestasi yang dilakukan atas perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh pemerintah. (mkf)